Untuk Pilgub Jabar, KPU Depok Ajukan Anggaran Rp1,8 Triliun

Untuk Pilgub Jabar, KPU Depok Ajukan Anggaran Rp1,8 Triliun

IndoElection.com, Depok – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mengajukan kebutuhan anggaran Rp1,8 triliun untuk menyukseskan pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018.

“Perencanaan penganggaran sudah dilakukan, pengajuan terakhir anggaran untuk Pilgub sebesar Rp1,8 triliun. Kalau bisa itu akan kami efektifkan lagi,” ujar Ketua KPU Kota Depok Titik Nurhayati, Kamis (28/7/2016).

Menurutnya, anggaran tersebut untuk pembiayaan mulai dari tahapan, hingga pascapelaksanaan Pilgub. Bakal ada 27 kabupaten/kota yang akan mengikuti Pilgub Jawa Barat pada Juni 2018.

“Kalau dikalikan jumlah TPS saja sudah berapa, jumlah TPS sudah ada namun kami kurang hafal berapa jumlahnya. Kami sudah tiga kali rakor untuk pilgub, tahapannya mulai dari September atau Oktober 2017 dan di akhir 2017 juga sudah masuk verifikasi parpol,” paparnya.

Ia mengatakan, bahwa Undang-Undang Pilkada sudah direvisi menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016. Tahun ini juga akan ada revisi UU Partai Politik.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi terkait aturan baru mengenai mutasi dan promosi pejabat daerah. Di mana, kepala daerah yang akan mencalonkan diri dalam pilgub nanti tidak boleh melakukan mutasi enam bulan sebelum penetapan calon.

“Namun kalau untuk yang setingkat atau mengisi kekosongan itu boleh dilakukan. Misal, ada jabatan kosong di tingkatan eselon III, jadi bukan melakukan promosi di bawahnya menjadi eselon III namun lebih kepada sesama eselon III. Itu berlaku di semua kabupaten/kota di Jabar,” tegasnya.

Selain menggelar rakor, lanjut dia, saat ini pihak KPU juga sedang melakukan finalisasi untuk persiapan desain atau pengelolaan alat peraga kampanye (APK). Pasalnya, kata dia, hal itu dilakukan karena ada beberapa aturan baru.

“Mungkin ada yang tidak langsung dilakukan oleh KPU provinsi, tapi nanti akan dilakukan atau disebar oleh KPU di kabupaten/kota. Untuk APK, informasi yang kami dapat dari bagian hukum KPU Provinsi Jawa Barat memberikan pengarahan, kemungkinan APK itu akan diadakan di kabupaten/kota, jadi bukan di provinsi,” kata Titik. (dik)

Categories: Keuangan

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*