Tag "#UUPilkada"

Back to homepage
Parlemen

DPR Sudah Serahkan Draf Perubahan UU Pilkada Ke Presiden

BeritaPrima.com, Jakarta – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono, mengungkapkan DPR telah menyerahkan draf perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Regulasi Pilkada

Pengamat: Banyak ‘Pesan Sponsor’ Di Revisi UU Pilkada

IndoElection.com, Jakarta – ‎Pakar Komunikasi Politik Lely Arrianie menyebut, revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan lantaran banyak ”pesan sponsor”, baik dari eksekutif maupun legislatif.

Parlemen

Ketua DPR: Kalau Ahok Menolak UU Pilkada, Silakan Judicial Review

IndoElection.com, Jakarta – Dalam UU Pilkada, DPR memberikan syarat verifikasi faktual pada para pendukung calon independen. Nantinya pemilik KTP yang mendukung calon independen akan dicek langsung satu persatu oleh KPU

Publik

UU Pilkada Baru Ancam Gagalkan Pemilih Pemula Dukung Ahok

BeritaPrima.com, Jakarta – UU Pilkada yang hasil revisinya baru saja disahkan membuat khawatir kelompok relawan “Teman Ahok”. Dalam UU itu, sejumlah persyaratan dianggap terlalu memberatkan calon perseorangan. Salah satunya terkait

Delik

UU Pilkada Baru Diundangkan, KPU Akan Ajukan Uji Materi Pasal 9

IndoElection.com, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiansyah memastikan, KPU segera mengajukan judicial review ke Mahkamah Konsitusi atas Pasal 9 UU Pilkada yang telah direvisi dan disahkan

Figur

Ahok Tuding UU Pilkada Yang Baru Untuk Jegal Dirinya

IndoElection.com, Jakarta – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ingin kembali maju dalam Pilgub DKI lewat jalur independen. Namun Ahok menuding ada pihak-pihak yang ingin mengganjalnya untuk kembali memimpin

Parlemen

Ketua DPR: Partai Dan Fraksi Tidak Boleh Uji Materi UU Pilkada

IndoElection.com, Jakarta – Undang-Undang Pilkada sudah disahkan, namun ada beberapa partai yang ingin mengajukan uji materi (judicial review) terhadap UU itu. Ketua DPR RI, Ade Komarudin menyatakan, partai politik yang

Eksekutif

Mendagri Ingatkan Untuk Mewaspadai Timses Gadungan

IndoElection.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta masyarakat mewaspadai politik uang yang dilakukan tim sukses gadungan pada masa kampanya maupun proses pemilihan kepala daerah pada Februari 2017.

Parlemen

Ketua DPR Sebut UU Pilkada Belum Sepenuhnya Rampung

IndoElection.com, Jakarta – Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, meski memakan waktu lama, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah belum sepenuhnya rampung. Ade menilai masih ada

Penyelenggaraan

Pasal Tentang Politik Uang Multitafsir, Bawaslu Atur Lebih Rinci

IndoElection.com, Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Muhammad menganggap hasil akhir revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah sudah cukup menjelaskan perihal politik uang. Namu,

Regulasi Pilkada

Ini Harapan Jokowi Terhadap UU Pilkada Yang Baru

IndoElection.com, Jakarta – DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Regulasi Pilkada

DPR Akhirnya Sepakati Dan Sahkan RUU Pilkada

IndoElection.com, Jakarta – Diwarnai interupsi, DPR akhirnya mengesahkan RUU Pilkada menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna, hari Kamis (02/05). Salah satu isi penting dari pengesahan RUU Pilkada adalah anggota DPR harus

Regulasi Pilkada

DPR Akhirnya Mengalah, Setuju Anggota Dewan Mundur Jika Maju Pilkada

IndoElection.com, Jakarta – Perwakilan pemerintah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bisa bernafas lega setelah mayoritas fraksi di DPR RI menyatakan persetujuan atas poin harus mundurnya anggota DPR, DPD dan

Regulasi Pilkada

Pengesahan RUU Pilkada Lamban, KPU Pun Kesulitan Bikin Peraturan

IndoElection.com, Jakarta – Lambatnya pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai akan mempersulit kerja-kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, KPU memerlukan waktu untuk membuat peraturan KPU