Soal DPS, KPU Lamteng Dituding Langgar PKPU

Soal DPS, KPU Lamteng Dituding Langgar PKPU

IndoElection.com, Lamteng – Daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada Lampung Tengah ditemukan bermasalah. Terdapat selisih DPS antara rapat pleno tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) dengan pleno tingkat KPU sebanyak 15.115 jiwa. Atas temuan ini, Panwaslu Lamteng mengklarifikasi KPU setempat lantaran diduga melanggar Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih serta akan menjatuhkan sanksi administrasi.

Ketua Panwaslu Lamteng Saryono mengatakan, perbedaan pleno di tingkat PPK dan KPU terjadi pada 2 September lalu. Pada pleno penetapan DPS Lamteng saat itu, ditetapkan 1.084.551 jiwa.

’’Ada dua perbedaan dan selisih DPS Pilkada Lamteng. Yakni selisih pleno tingkat PPK dan KPU yakni 15.115 jiwa. Sedangkan adanya perbedaan antara DPS Pilkada 2015 dan DPT Pilpres 2014 yakni selisih yang signifikan 179.245 jiwa atau mencapai 17 persen,” terangnya kemarin.

KPU, sambung dia, sudah mengklarifikasi KPU kemarin dan menduga KPU melanggar PKPU No. 7/2015. “Kami akan minta perbaikan DPS pada tahapan DPSHP dan melaporkan ke Bawaslu Lampung serta KPU Lampung terkait sanksi administrasi,” tandasnya.

Terpisah, ketua KPU Lamteng Budi Hadi Yunanto mengatakan, sudah memenuhi undangan klarifikasi Panwas, kemarin. Pihaknya mengaku siap memperbaiki selisih DPS pada saat perbaikan DPS Hasil Perbaikan mendatang. “Kami sudah klarifikasi melalui Komisioner Mutmainah tadi (kemarin, Red). Kita akan perbaiki di DPSHP,” ujarnya semalam.

Sementara itu, Kepala Divisi Pengawasan Panwaslu Bandarlampung Nur Rakhman Yusuf mengatakan, berdasarkan laporan dari panitia pengawas lapangan (PPL), tercatat ada enam kecamatan di Bandarlampung yang belum mengumumkan DPS.

Kecamatan yang sama sekali belum terpasang pengumuman DPS dari PPK di PPS yaitu Sukabumi, Tanjungsenang, Kedaton, Bumi Waras, Telukbetung Utara dan Tanjungkarang Barat.

“Seharusnya sesuai jadwal sudah diumumkan semua ke kelurahan dan di sekitar TPS,” kata dia di ruang kerjanya, kemarin (10/9).

Dia melanjutkan, penyebab keterlambatan penempelan DPS karena jajaran KPU tidak profesional. Karena, di setiap tahapan untuk DPS ini sudah memiliki jadwal tersendiri. “Menganggap sepele karena masih ada waktu perbaikan,” kata dia.

Terpisah, ketua KPU Bandarlampung Fauzi Heri mengatakan, akan memanggil PPS yang tidak melakukan penempelan DPS di tempat yang sudah diinstruksikan KPU Bandarlampung.

“Kan hari ini (kemarin, Red) terakhir penempelan, dan besok kita akan kroscek keliling. Jika masih ada yang belum menempel maka PPS-nya akan kita panggil ya,” pungkasnya.

Diketahui, KPU menetapkan DPS pilwakot 9 Desmeber 2015 sebanyak 641.426 jiwa. Data tersebut merupakan hasil rekapitulasi dari tim PPS di 126 kelurahan dan 20 kecamatan yang ada di kota ini. (feb)

Categories: Delik

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*