Sengketa KPU Jember Vs Panwaslih Mulai Disidangkan

Sengketa KPU Jember Vs Panwaslih Mulai Disidangkan

IndoElection.com, Jember – Sidang perdana sengketa informasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dengan Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Jember Nur Elya Anggraini berlangsung di kantor Komisi Informasi Jawa Timur, Selasa (27/10/2015).

[epi]

Sidang dimulai sekitar pukul 14.00, dengan agenda pemeriksaan awal. Majelis hakim adalah tiga Komisioner Komisi Informasi Jatim Ketty Tri Setyorini, Mahbub Junaedi, dan Wahyu Kuncoro. Namun sidang kali ini hanya dipimpin Mahbub. Sidang berlangsung singkat, tidak sampai setengah jam.

“Sidang ini pemeriksaan awal untuk memperjelas kewenangan Komisi Informasi, legal standing pemohon, legal standing termohon, dan jangka waktu permohonan informasi,” kata Mahbub.

Sidang lanjutan akan diagendakan pekan depan, setelah Komisi Informasi menggelar rapat internal. “Agenda sidang pekan depan ada dua kemungkinan. Pertama, putusan sela bahwa sidang tidak bisa dilanjutkan karena ada salah satu atau lebih dari empat hal pemeriksaan awal tadi yang tidak terpenuhi. Kedua, majelis berpendapat tak perlu putusan sela, dan sidang bisa dilanjutkan pada tahap ajudikasi,” kata Mahbub.

Ketua KPU Jember Achmad Anis sempat mempertanyakan soal agenda sidang berupa pemeriksaan awal. “Kami sulit memahami konstruksi perihal surat undangan dan agenda sidang. Masa pemeriksaan di persidangan,” katanya, Minggu (25/10/2015).

Mahbub menjelaskan, sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2013, pemeriksaan awal sudah masuk dalam agenda persidangan. Ini berbeda dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor II Tahun 2010 yang memasukkan agenda pemeriksaan dalam sidang majelis pendahuluan.

“Ajudikasi non litigasi artinya penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum. Namun putusan ajudikasi ini setara dengan putusan pengadilan, bisa dibanding dan dikasasi,” kata Mahbub.

KPU Jember dilaporkan ke Komisi Informasi Jatim oleh anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaslih) setempat Nur Elya Anggraini, karena tidak juga memberikan informasi kontrak produksi alat peraga kampanye. “Kami membutuhkannya untuk pengawasan,” kata Elya. (dik)

Categories: Delik

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*