Sampaikan Visi-Misi, Tiga Paslon Gubernur Sulut Sepakat Tolak Politik Uang

Sampaikan Visi-Misi, Tiga Paslon Gubernur Sulut Sepakat Tolak Politik Uang

IndoElection.com, Manado – Tiga pasangan calon Gubernur Sulut sepakat menjauhi praktek politik uang. Hal itu diungkapkan dalam penyampaian visi misi Paslon Gubernur Sulut dalam Rapat Koordinasi Staakeholder dalam rangka pendidikan partisipatif pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota se – Provinsi Sulut, Senin (12/11) di GKIC.

Steven Kandouw dari Paslon nomor urut 1 mengatakan, politik uang bertentangan dengan visi kebudayaan mereka yang merupakan terjemahan dari konsep Trisakti Bung Karno. ” Salah satu visi kami adalah berkepribadian dalam budaya,” katanya.Menurut dia, praktek politik uang mendegradasi budaya. Warga hilang kedaulatannya untuk memilih, berakibat pada hilangnya jati diri.

Pada kesempatan itu, Steven menegaskan komitmennya pada persatuan dan kesatuan warga.Dikatakannya, kedua hal itu lebih penting dari kemenangan. Bahkan ia mengaku rela untuk mundur jika sekiranya hal itu perlu untuk persatuan dan kesatuan.

“Itu yang utama,” kata dia.Sementara Maya Rumantir menyambut antusias digaungkannya semangat anti politik uang. Menurut Maya, politik uang adalah musuh utama demokrasi. “Saya sangat anti politik uang,” kata dia.

Dikatakan Maya, pemimpin yang muncul dari politik uang ibarat kutuk bagi warga. Sebaliknya, pemimpin yang menang dengan kejujuran akan membawa berkat bagi warga. Sedangkan David Bobihoe mengatakan, politik uang bertentangan dengan pemikiran modern.”Kita harus jauhi politik uang,” kata dia.

Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah membeber anomali Pilkada di Sulut. Sulut adalah daerah dengan indeks demokrasi nomor dua. Namun, praktek politik uang di Sulut termasuk yang tertinggi di Indonesia.

“Sulut termasuk daerah dengan praktek politik tertinggi di Indonesia,” kata dia saat membuka Rapat Koordinasi Staakeholder dalam rangka pendidikan partisipatif pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota se – Provinsi Sulut, Senin (12/10) di GKIC.

Menurut Nasrullah, Sulut punya sejarah kelam dengan politik uang. Dalam setiap Pilkada di Sulut, bebernya, kasus yang mencuat selalu dugaan politik uang. Beberapa diantaranya menonjol.”Ada kasus yang masuk kategori luar biasa,” kata dia.

Dikatakan Nasrullah, politik uang merajalela karena perilaku elit politik. Demi meraih kemenangan, mereka membagi-bagi uang ke pemilih. Nasrullah menilai, tindakan itu tak beradab. “Itu adalah pembodohan rakyat, maka tak beradab, hak rakyat untuk memilih berdasar hati nurani terampas,” katanya.

Dalam Pilkada kali ini, Nasrullah mengajak calon untuk menjauhi politik uang. Ia mengimbau calon untuk memikat pemilih dengan cara cerdas serta bermartabat.”Mari kita beri pendidikan politik yang baik kepada rakyat,” kata dia.

Kepada anggota Panwaslu di daerah, Nasrullah meminta mereka untuk tidak segan-segan menindak para calon yang kedapatan melakukan politik uang. Sanksi tegas adalah instrumen penting untuk memupus politik uang.”Segera proses, tidak usah takut,” katanya.

Nasrullah pun berharap aparat kepolisian serta kejaksaan untuk dapat memproses setiap aduan politik uang. Dikatakannya, rekom Panwas tidak akan berguna apalagi tidak ditindaklanjuti aparat hukum. “Semua punya peran,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Nasrullah menegaskan independensi pihaknya. Dia mengaku tak mempan diintervensi. “Jangan coba – coba intervensi kami, kami tak mempan diintervensi,” kata dia.

Acara itu dihadiri oleh Mendagri yang diwakili Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Sudarmo, pimpinan Bawaslu Pusat Nasrullah, Penjabat Gubernur Sulut Sumarsono, Kapolda Sulut Brigjen Pol Wilmar Marpaung, pimpinan Bawaslu Sulut, KPU Sulut serta Paslon Gubernur, Walikota, Bupati se Sulut. Sudarmo yang membuka hajatan tersebut berharap agar rakor itu dapat memperkuat pengawasan Pilkada. Agar pengawasan kuat, kata dia, perlu sinergi antar berbagai pihak.

Sementara Sumarsono mengatakan, Pemprov Sulut mendukung penuh Pilkada. “Kami dukung penuh,” katanya. Komisioner Bawaslu Sulut Jhony Suak mengatakan, tujuan acara adalah untuk pendidikan pengawasan partisipatif. Berlangsung selama tiga hari, rakor akan diisi dengan ceramah. Sejumlah pembicara akan tampil. “Ada dari KPK, KPKN, Kemendagri, PPATK, Komisi ASN, DKPP serta Bawaslu RI,” katanya. (dik)

Categories: Kampanye

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*