Regulasi

Back to homepage
Regulasi Pilkada

Calon Pilkada Tetap Bisa Ikut Kampanye Meski Dipenjara

IndoElection.com, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas memastikan status tersangka yang melekat kepada seorang calon tidak lantas menggugurkan keikutsertaannya menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Regulasi Pilkada

Soal Tes Narkoba Calon Kepala Daerah, Aturannya Masih Digodok

IndoElection.com, Jakarta – Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak pada 2017. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk membahas persyaratan calon pasangan kepala

Regulasi Pilkada

Pendaftaran Calon Pilkada Segera Dimulai, 5 PKPU Belum Disahkan

IndoElection.com, Jakarta – Tahapan pendaftaran calon pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2017, termasuk pemilihan gubernur DKI Jakarta, akan dimulai 3 Agustus 2016. Namun masih ada lima Peraturan Komisi Pemilihan

Regulasi Pilkada

Pengamat: Banyak ‘Pesan Sponsor’ Di Revisi UU Pilkada

IndoElection.com, Jakarta – ‎Pakar Komunikasi Politik Lely Arrianie menyebut, revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan lantaran banyak ”pesan sponsor”, baik dari eksekutif maupun legislatif.

Regulasi Pilkada

Ini Harapan Jokowi Terhadap UU Pilkada Yang Baru

IndoElection.com, Jakarta – DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Regulasi Pilkada

DPR Akhirnya Sepakati Dan Sahkan RUU Pilkada

IndoElection.com, Jakarta – Diwarnai interupsi, DPR akhirnya mengesahkan RUU Pilkada menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna, hari Kamis (02/05). Salah satu isi penting dari pengesahan RUU Pilkada adalah anggota DPR harus

Regulasi Pilkada

DPR Akhirnya Mengalah, Setuju Anggota Dewan Mundur Jika Maju Pilkada

IndoElection.com, Jakarta – Perwakilan pemerintah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bisa bernafas lega setelah mayoritas fraksi di DPR RI menyatakan persetujuan atas poin harus mundurnya anggota DPR, DPD dan

Regulasi Pilkada

Pengesahan RUU Pilkada Lamban, KPU Pun Kesulitan Bikin Peraturan

IndoElection.com, Jakarta – Lambatnya pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai akan mempersulit kerja-kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, KPU memerlukan waktu untuk membuat peraturan KPU

Regulasi Pilkada

DPR: Revisi UU Pilkada Harus Rampung Mingu Ini

IndoElection.com, Jakarta – Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-undang Pilkada antara DPR dengan pemerintah masih tarik ulur. Salah satunya masalah calon kepala daerah dari legislatif.

Regulasi Pilkada

Calon Independen Yang Pakai KTP ‘Abal-Abal’ Akan Didiskualifikasi

IndoElection.com, Jakarta – Komisi II DPR berharap aturan terkait calon perseorangan atau calon independen lebih ketat untuk menjaring calon yang berkualitas. Hal itu akan dirumuskan dan dimuat dalam revisi Undang-Undang

Umum

Pemerintah Mulai Siapkan Naskah Akademik RUU Pemilu

BeritaPrima.com, Jakarta – Pemerintah mulai bersiap untuk merancang naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pemilu. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, tim perumus naskah akademik RUU Pemilu akan melibatkan beberapa

Regulasi Pilkada

Syarat Calon Kepala Daerah Dari Parpol Akan Diperingan

IndoElection.com, Jakarta – DPR RI dan Pemerintah hampir dapat dipastikan menurunkan syarat minimal dukungan calon kepala daerah yang diusung partai politik atau gabungan partai politik pada revisi UU No 8

Regulasi Pilkada

Inilah Tujuh Catatan Penting Dalam Revisi UU Pilkada

IndoElection.com, Jakarta – Anggota Komisi II DPR, Mukhamad Misbakhun, memberikan tujuh catatan penting untuk revisi Undang-Undang Pilkada. Menurutnya, catatan ini diperlukan untuk menjaga Pilkada dapat mencapai tujuan yaitu menghasilkan kepemimpinan

Regulasi Pilkada

Revisi UU Pilkada Ditargetkan Rampung 29 April

IndoElection.com, Jakarta – Komisi II DPR RI menargetkan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa dilaksanakan pada 29 April 2016. “Pada masa sidang April