Pro Kontra Mobdin Kades Panaskan DPRD Jelang Pilkada Sidoarjo

Pro Kontra Mobdin Kades Panaskan DPRD Jelang Pilkada Sidoarjo

IndoElection.com, Sidoarjo – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 memanas. Pasalnya, ada kubu yang memaksakan agar anggaran pengadaan mobil dinas (mobdin) untuk kepala desa tetap dimasukkan.

Kalau anggaran mobdin kades itu dimasukkan dalam KUA-PPAS dan tidak dibatalkan, bakal menjadi perioritas Masih banyak kebutuhan prioritas lainnya, terutama masalah pendidikan. “Kenapa harus ngotot soal pengadaan mobdin kades. Fraksi kami menolak pengadaan mobdin dan akan kami suarakan di pengesahan nanti. Jika tetap dipaksakan, kami akan walk out,” ujar Ketua Fraksi PAN DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, Senin (5/10/2015).

Alokasi untuk membeli mobdin kades sebanyak 353 orang diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 72 miliar. Padahal, disisi lain, Pemkab enggan menaikkan anggaran untuk pendidikan. “Saat ini alokasi dana untuk pendidikan non gaji guru hanya 7,5 persen dari APBD. Harusnya 20 persen dari APBD,” tandas Bangun.

Karena itulah, Bangun menilai Pemkab Sidoarjo kurang peduli terhadap pendidikan. Apalagi sampai menggratiskan biaya pendidikan. Tentu saja menimbulkan pertanyaan jika pemberian mobdil kades itu ada muatan politisnya.

Penolakan serupa disampaikan Fraksi Golkar Bintang Pembangunan. Fraksi ini anggaran mobdin kades tetap dimasukkan KUA-PPAS. Fraksinya menolak anggaran mobdin untuk kades. “Yang perlu dipikirkan itu anggaran sekolah gratis, bukan malah memaksakan anggaran untuk mobdin kades,” tegas Wakil Ketua Fraksi Golkar Bintang Pembangunan Hadi Subiyanto.

Penolakan terhadap mobdin kades juga disampaikan Fraksi Demokrat. Meski tidak langsung frontal, Ketua Fraksi Demokrat Juanasari meminta agar lebih diutamakan anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. “Saya bukan banggar, tapi alangkah baiknya kalau yang diutamakan anggaran pendidikan bukan mobdin,” tegasnya.

Rencana memasukkan anggaran mobdin kades dalam KUA-PPAS 2016 sebelumnya dilontarkan Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan. Tak lain, mobdin kades itu merupakan usulan dari kades sendiri untuk operasional desa. “Memang kami bahas agar dimasukkan KUA PPAS anggaran mobdin operasional desa itu,” terangnya.

Pengadaan mobdin kades itu sebenarnya akan dimasukkan dalam Perubahan APBD 2015. Namun, menjadi polemik karena bersamaan dengan Pilkada dan kental dengan nuansa politis untuk kepentingan calon bupati incumben Saiful Ilah mendekati lengser. (ren)

Categories: Eksekutif

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*