Penyediaan Alat Peraga Kampanye Oleh KPU Perlu Dievaluasi

Penyediaan Alat Peraga Kampanye Oleh KPU Perlu Dievaluasi

IndoElection.com, Jakarta – Penyediaan, pendistribusian, hingga pemasangan alat peraga kampanye (APK) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) belum sepenuhnya merata di daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak.

Hal ini ditengarai lantaran perbedaan masing-masing KPU dalam melakukan proses tender dengan perusahaan penyediaan APK, serta tidak serentaknya pasangan calon memberikan bahan materi kepada KPUD.

Akibatnya, hingga memasuki tiga pekan masa kampanye sejak 27 Agustus lalu, masih ada daerah yang belum mendistribusikan alat peraga kampanye untuk pasangan calon di daerah tersebut. Padahal sesuai Peraturan KPU (PKPU), pasangan calon calon tidak diperkenankan membuat atau memasang alat peraga kampanye selain dari yang disediakan KPU setempat.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai perlu adanya supervisi KPU Pusat kepada KPU Daerah mengenai keterlambatan APK di beberapa daerah. Hal tersebut untuk memastikan KPUD dapat mempercepat proses penyedian APK tersebut.

“KPU diatasnya harus memastikan dan mencari solusi keterlambatan ini, jangan sampai mengganggu kampanye atau merugikan pasangan calon,” ujarnya, Rabu (16/9).

Ia mengungkapkan meskipun alat peraga kampanye bukan merupakan satu-satunya media sosialisasi pasangan calon, namun tidak serta merta kewajiban penyediaan APK ini bisa diabaikan. Selain karena masa tahapan kampanye sudah berlangsung cukup lama, penyediaan alat peraga oleh KPU tersebut merupakan perintah Undang-undang.

Titi mengatakan perlu diketahui jelas apakah keterlambatan ini memang disebabkan oleh faktor teknis maupun substansial sehingga penyelesaiannya bisa dilakukan segera dan tidak menimbulkan permasalahan baru.

Sebab melihat persoalan APK ini turut menyumbang permasalahan di masa tahapan kampanye, seperti misalnya di daerah Jawa Timur ada panwas yang hendak mengadukan KPU karena keterlambatan APK tersebut.

“Ini juga perlu diketahui penyebabnya apa, kalau teknis kan bisa diperbaiki, kalau substansial karena apa, itu harus jelas,” katanya.

Oleh karenanya, Titi menilai ke depan perlu evaluasi ulang apakah penyediaan, pendistribusian hingga pemasangan APK oleh KPU tetap dipertahankan, mengingat ketidakserempakannya APK tersebut. Ia justru lebih condong agar penyediaan APK ini tidak dibebankan kepada KPU.

“Sebaiknya beban pengadaan distribusi tidak untuk KPU, KPU itu fokus menyelenggarakan tahapan Pilkada, yang berkaitan teknis administratif penyelenggaraan, kalau begini kan jadinya KPU bercabang mengurusi hal-hal selain teknis,” jelasnya.

Ia melanjutkan, sesuai konsep di awal sebelum yang berlaku saat ini, ada dua pilihan jika memang alat peraga tetap dibiayai negara.

Yakni dengan memberikan keleluasaan pasangan calon membuat alat peraga sendiri namun dengan catatan dapat dipertanggungjawabkan, kedua agar KPU cukup mengatur iklan media cetak dan elektronik, serta debat publik.

“Jadi bukan alat peraganya, yang penting KPU ngatur, batasannya berapa-berapanya,” ucapnya. (feb)

Categories: Kampanye

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*