Pengajuan Gugatan Pilkada Tak Langsung Digugurkan Meski Tak Penuhi Syarat Selisih Suara

Pengajuan Gugatan Pilkada Tak Langsung Digugurkan Meski Tak Penuhi Syarat Selisih Suara

IndoElection.com, Jakarta – Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono menegaskan, MK tak akan otomatis menggugurkan permohonan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) dengan selisih suara lebih dari dua persen.

Menurut dia, seluruh permohonan yang diterima akan diberikan kepada hakim untuk ditindaklanjuti.

“Kalau seleksi administrasi tidak (langsung dicoret). Karena semua yang kita terima hari ini, akan seluruhnya diberikan kepada hakim. Jadi, kewenangan hakim yang akan menentukan itu,” ujar Fajar saat ditemui di Gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2015).

Untuk diketahui, dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada menyebutkan syarat pengajuan sengketa.

Di dalam Pasal 158 ayat (1) dijelaskan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan dua juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.

Sementara provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta hingga 6 juta, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.

Fajar menambahkan, MK saat ini tengah merinci materi permohonan, termasuk apakah selisih persentase suara melebihi batas yang ditentukan dalam undang-Undang.

“Prinsipnya, kalau kepaniteraan itu menerima semua perkara itu. Jadi soal akan dilanjut atau diputus seperti apa, itu kewenangan hakim,” sambungnya. (feb)

Categories: Delik

Comments

  1. Welem
    Welem 27 Desember, 2015, 10:30

    Kecurangan pilkada kabupaten sumba timur tahun 2015 sudah masuk kategori TSM, karena melibatkan pada kepala desa/lurah, camat dan KPUD dengan modus menggunakan model C1 copian tanpa hologram KPU, harus ditindak sesuai aturan hukum …………

    Reply this comment
  2. Bryan
    Bryan 30 Desember, 2015, 22:10

    Kecurangn pemilukada pesisir barat lampung, terorganisir.
    Baik penyelenggara, pengawas jelas mendukung salah satu kandidat..!!!
    Yg lebih parahnya lg aparatur pemerintah baik di kabupaten, kecamatan, dan pekon jelas-jelas mendukung salah satu kandidat.

    Kalau memang masih ada keadilan di negeri ni tlg d selesaikan, tapi kalau tidak bisa diselesaikan dengan sangat terpaksa hukum rimba harus kita berdayakan..!!!

    Reply this comment

Write a Comment

Klik di sini untuk membatalkan balasan.

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*