Penambahan Syarat Calon Independen, JK Serahkan ke DPR

Penambahan Syarat Calon Independen, JK Serahkan ke DPR

IndoElection.com, Jakarta – Undang-Undang Pilkada kembali diwacanakan akan direvisi oleh Komisi II DPR. Terutama pada bagian syarat dukungan kartu bagi calon independen. Dari semula 6,5-10 persen dari jumlah pemilih Pilkada sebelumnya, ada dua opsi kenaikan yang akan diusulkan, diantaranya menjadi 10-15 persen atau 15-20 persen.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menyerahkan mekanisme Pilkada kepada DPR. Walaupun dalam pembahasannya kelak melibatkan pemerintah.

“Itu DPR lah. Mereka punya hak walaupun tentu dengan pembicaraan pemerintah,” kata JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2016).

Sebelumnya judicial review atas UU Pilkada mengenai persyaratan independen ini telah diusulkan tahun lalu. Masyarakat kala itu mengusulkan, jumlah dukungan diambil dari total penduduk, bukan pemilih pada Pilkada sebelumnya. Namun hal ini ditolak oleh MK.

Sementara itu mengenai calon independen yang dituding bakal menggerus eksistensi partai politik, JK menyatakan keberadaan calon independen pun diputuskan DPR yang terdiri dari anggota parpol.

Karenanya, ia melihat tak ada yang bertentangan dari keberadaan calon independen dalam Pilkada.

“Calon independen secara demokratis juga diputuskan oleh partai ada dalam uu. Kan uu, setiap uu yang setuju siapa? Kan parpol juga. Karena itu cara yang ada dalam uu itu partai politik, kenapa harus bertentangan,” lanjutnya.

Karena peraturan ini dibuat oleh Parpol, maka selayaknya Parpol tidak mempermasalahkan adanya calon independen. “Siapa yang bikin UU? Parpol. Jadi berarti Parpol setuju sejak awal, kenapa harus dipertentangkan?” pungkas JK. (feb)

Categories: Eksekutif
Tags: #UUPilkada

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*