Pemasangan APK Untungkan Salah Satu Paslon, KPU Jember Diprotes

Pemasangan APK Untungkan Salah Satu Paslon, KPU Jember Diprotes

IndoElection.com, Jember – Pemasangan alat peraga kampanye (APK) pasangan calon bupati dan wakil bupati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember, menuai protes dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka menilai, pemasangan APK itu berat sebelah dan menguntungkan salah satu paslon cabup.

“Kami menuntut transparansi dalam pemasangan APK yang telah dipasang di sejumlah titik di Jember. Sebab, nasib jutaan rakyat Jember ada di tangan KPU sebagai gerbang demokrasi, kalau pilkada diciderai maka akan merusak tatanan demokrasi di Jember,” ujar Kustiono Musri, koordinator aliansi LSM yang menamakan dirinya NGO-Jek (Non Government Organisation Jember Komunitas), saat mendatangi kantor KPU setempat, Jum’at (25/9/2015).

Kustiono mengklaim jika pihaknya tidak memihak calon manapun. Hanya saja apa yang dilakukan KPU Jember, kata dia, cenderung memihak ke paslon tertentu.

“Tidak usah jauh-jauh, di bundaran Mastrip ada tiga APK. Calon nomer satu ada dua APK, sedangkan Paslon no urut dua cuma ada satu APK, itupun tidak strategis, sehingga hal ini yang kami lihat sebagai tanda ketidak netralan KPU,” bebernya.

Menggapi protes tersebut, Ketua KPU Jember, Achmad Anis, mengatakan, jika penempatan APK paslon sudah sesuai dengan kesepatakan yang disetujui oleh masing-masing tim, dan semua tertuang dalam berita acara mengenai tempat-tempat APK Paslon dipasang.

Dijelaskan, semua APK yang dibuat oleh KPU terpasang sesuai titik-titik yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya. Sebab, jika ada APK yang peletakannya tidak sesuai dengan titik-titik yang telah ditentukan KPU menjadi pelanggaran.

“Teman-teman akan kami beri lembaran dimana titik-titik APK dipasang mulai tingkat desa hingga di kota. Dan hari ini juga, kami akan menginstruksikan kepada semua PPK (Panitia Pemilih Kecamatan) untuk menginventarisir tempat-tempat pemasangan APK, jika masih ada yang diluar ketentuan segera koordinasi dengan Panwas,” ujarnya, saat menemui sejumlah LSM tersebut.

Ditambahkan, bahwa APK yang dibuat KPU adalah resmi dan bergambar partai pengusung paslon. kemudian, jika ada APK tak bergambar partai pengusung maka dianggap ilegal. “APK yang dipasang di posko-posko pemenangan juga dianggap ilegal karena tidak dibuat oleh KPU,” tegas dia.

Mendapat penjelasan dari KPU, para pegiat LSM tersebut masih belum puas. Sehingga mereka mengajak sejumlah anggota KPU Jember untuk cek lokasi di lapangan yang didampingi oleh anggota KPU Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro. (dik)

Categories: Kampanye

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*