Panwaslu Aru Kabulkan Gugatan Gainau-Barends, KPU Dinilai Tak Wajib Menjalankan

Panwaslu Aru Kabulkan Gugatan Gainau-Barends, KPU Dinilai Tak Wajib Menjalankan

IndoElection.com, Ambon – Keputusan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Aru yang mengabulkan permohonan dua pasangan balon bupati/wabub untuk ikut dalam pilkada serentak 9 Desember 2015 tidak wajib dijalankan oleh KPU setempat.

“Dalam tahapan penyelesaian sengketa oleh Panwaslu terhadap kesepakatan yang dibangun tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang,” kata mantan Ketua Bawaslu Maluku, Daniel Nirahua di Ambon, Senin (14/9).

Ia menyatakan, penyelesaian sengketa lewat musyawarah oleh Panwaslu itu dituangkan dalam sebuah keputusan dan tidak boleh bertentangan dengan UU, dan KPU serta Panwaslu juga perlu berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan.

Pengambilan keputusan lewat suatu musyawarah tidak boleh dimaknai dengan suatu penafsiran, maksudnya karena ditafsirkan seseorang terkait dengan isi dari ketentuan karena KPU itu pelaksana tekhnis dan bertindak hitam-putih jadi tidak boleh melenceng.

“Sehingga KPU Kabupaten Kepulauan Aru tidak wajib melaksanakan keputusan Panwaslu setempat karena terikat pasal 25 peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sengketa,” kata Daniel yang juga mantan anggota KPU Maluku ini.

Menurut dia, keputusan Bawaslu memang bersifat final dan mengikat, kecuali untuk keputusan KPU provinsi dan kabupaten/kota, kemudian ada hal lain dimana perlu dibedakan antara syarat untuk calon dan syarat pencalonan.

Syarat untuk calon sendiri, kata Daniel, diatur dalam pasal 7, baik UU nomor 8 tahun 2015 kemudian syarat pencalonan itu berbeda lagi dan diatur dalam pasal 36, pasal 38, dan pasal 42, dalam hal ini khusus untuk parpol yang kepengurusannya itu ganda.

Secara tegas disebutkan dalam PKPU nomor 12 tahun 2015 tentang mekanisme pendaftaran bagi parpol yang kepengurusannya ganda, dimana kedua kepengurusan parpol harus mengusulkan calon yang sama.

Misalnya Partai Golkar dan PPP harus sama-sama mengusulkan pasangan A, dan dalam proses pendaftaran di Aru ternyata hanya dilakukan salah satu pasangan calon yang direkomendasikan salah satu kubu saja, tentunya tidak bisa diterima.

“Haruslah ditolak pendaftarannya oleh KPU, kemudian kalau diterima dua kubu maka mekanismenya juga ada, dimana proses pendaftaran harus menggunakan formulir model B KWK Parpol, dan wajib ditandatangani ketua dan sekretaris parpol di daerah pemilihan,” ujarnya.

Jadi kalau tidak terdapat formulir ini di wilayah pilkada dengan mendapat persetujuan DPP atau DPW parpol maka itu tidak dapat dilakukan.

Karena yang disengketakan adalah terkait dengan keputusan KPU Aru untuk penatapan pasangan calon, maka terhadap keputusan yang dilakukan oleh panwaslu Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan hasil musyawarah tidak final dan mengikat.

Sebetulnya pihak yang merasa dirugikan atau masih belum puas dengan putusan KPU dalam penetapan pasangan calon kepala daerah tentu dapat menempuh jalur lain lewat peradilan tata usaha negara (PTUN).

Sehingga bakal calon pasangan kepala daerah Godlief Gainauw-Djafar Hamu dan Obet Barends-Eliza Darakay otomatis tidak bisa menjadi peserta pilkada serentak, meski permohonan mereka dikabulkan Panwaslu. (feb)

Categories: Delik

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*