Panwas Kediri Ancam Bubarkan Paksa Kampanye Liar

Panwas Kediri Ancam Bubarkan Paksa Kampanye Liar

IndoElection.com, Kediri – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengancam akan menghentikan kampanye pasangan calon Bupati Kediri yang tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK). Surat izin ini dikeluarkan oleh aparat kepolisian.

Ketua Panwaslih Kabupaten Kediri Muji Harjito mengatakan, setiap paslon memiliki kewajiban mengantongi STTPK untuk berkampanye. Kewajiban tersebut merupakan amanah dari Peraturan Kapolri (Perkap) No 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum.

“Di dalam Perkap semua jenis kampanye seperti rapat umum, rapat terbatas, dan pemasangan atribut harus memiliki STTPK. Jika tidak mengantongi STPP, maka kampanye bisa dibubarkan,” tegas Muji Harjito, Sabtu (26/9/2015).

Perkap tersebut merupakan acuan bagi paslon agar tidak sembarangan menggelar kampanye. Namu, kata Muji Harjito, kampanye melalui media sosial (medsos) tidak memerlukan pemberitahuan atau STTP dari Kepolisian.

Jito, begitu sapaan akrab wartawan senior di Kediri itu menerangkan, jika aktivitas kampanye paslon tidak memiliki STTPK dianggap kampanye liar. Sementara itu, teknis penertibanya, kepolisian berhak membubarkan langsung kampanye yang tanpa STTPK.

“Kalau tidak, kami nanti yang akan merekomendasikan untuk dihentikan atau dibubarkan kampanye itu,” imbuh Jito menandaskan.

Sementara itu, untuk waktu pengajuan STTPK, paslon harus mengajukan tujuh hari sebelum kampanye. Hal ini, kata Jito, mengatakan sudah tertuang dalam Perkap No 6 Tahun 2012 tersebut.

“Sesuai dengan Perkap itu, jadi setelah Paslon mengajukan STTPK, maka Kepolisian wajib mengeluarkan STTPK tiga hari sebelumnya,” pungkas Jito. (feb)

Categories: Kampanye

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*