Parlemen

Back to homepage
Parlemen

DPR Sudah Serahkan Draf Perubahan UU Pilkada Ke Presiden

BeritaPrima.com, Jakarta – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono, mengungkapkan DPR telah menyerahkan draf perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Parlemen

Ketua DPR: Kalau Ahok Menolak UU Pilkada, Silakan Judicial Review

IndoElection.com, Jakarta – Dalam UU Pilkada, DPR memberikan syarat verifikasi faktual pada para pendukung calon independen. Nantinya pemilik KTP yang mendukung calon independen akan dicek langsung satu persatu oleh KPU

Parlemen

Ketua DPR: Partai Dan Fraksi Tidak Boleh Uji Materi UU Pilkada

IndoElection.com, Jakarta – Undang-Undang Pilkada sudah disahkan, namun ada beberapa partai yang ingin mengajukan uji materi (judicial review) terhadap UU itu. Ketua DPR RI, Ade Komarudin menyatakan, partai politik yang

Parlemen

Ketua DPR Sebut UU Pilkada Belum Sepenuhnya Rampung

IndoElection.com, Jakarta – Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, meski memakan waktu lama, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah belum sepenuhnya rampung. Ade menilai masih ada

Parlemen

Fadli Zon Minta KTP Dukungan Ahok Disensus, Mengapa?

IndoElection.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta kartu tanda penduduk (KTP) yang dikumpulkan untuk calon independen disensus guna memastikan kebenarannya. “Calon perseorangan datanya harus diverifikasi faktual seperti

Parlemen

Setelah Deadlock, Target Pengesahan Revisi UU Pilkada 31 Mei

IndoElection.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy mengatakan, DPR tak berencana membahas kelanjutan revisi Undang Undang (UU) Pilkada pada saat reses. Namun, pembahasan bakal dilanjutkan pada 18

Parlemen

Deadlock, Revisi UU Pilkada Gagal Disahkan Akhir Bulan Ini

IndoElection.com, Jakarta – Pembahasan revisi UU Pilkada antara pemerintah dengan DPR tak kunjung menemukan titik temu. Dan, dapat dipastikan pengesahan revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Parlemen

DPD: Syarat Pilkada Diperkuat, Minat Calon Independen Berkurang

IndoElection.com, Jakarta – Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad memprediksi jika syarat calon independen kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2017 diperkuat, maka minat mereka akan berkurang untuk mencalonkan diri. “Tentu

Parlemen

Pengganti Puan Di DPR Menolak, KPU Tunggu Klarifikasi

IndoElection.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum memastikan telah menerima surat Pergantian Antar Waktu (PAW) kader PDI Perjuangan Puan Maharani sebagai anggota DPR RI. “Kami dapat surat dari pimpinan DPR untuk

Parlemen

DPR Minta KPU Profesional Di Pilkada Serentak

IndoElection.com, Jakarta – Lembaga penyelenggara pemilu diharapkan bersikap transparan dan profesional dalam melaksanakan Pilkada serentak 2015. Abdi negara juga diminta untuk bersikap netral dalam pesta demokrasi yang digelar pada Rabu

Parlemen

Senayan Kembali Usulkan Sistem Proporsional Tertutup

IndoElection.com, Jakarta — Dua kali pelaksanaan pemilu dengan sistem pemilihan langsung dinilai berbiaya mahal. Partai politik peserta pemilu akan mengusulkan untuk mengembalikan sistem pemilihan dengan proporsional tertutup. Bahkan, Majelis Permusyawaratan

Parlemen

Pilkada Bengkulu, Polisi Sita Ribuan Koran ‘Kampanye Hitam’

IndoElection.com, Bengkulu – Kepolisian Daerah Bengkulu telah menyita 10 ribu eksamplar koran dari Bawaslu Provinsi Bengkulu, karena diduga telah melakukan kampanye hitam. ”Sekarang koran yang dititipkan Bawaslu di Polda Bengkulu

Parlemen

Fadli Zon: Pilkada Serentak Sebabkan Demokrasi High Cost

IndoElection.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan penerapan Pilkada langsung tidak luput dari kelemahan yang dapat menghambat perkembangan demokrasi maupun pertumbuhan politik lokal. Beberapa kelemahan itu, kata

Parlemen

Komisi II DPR Minta KPU Buat Terobosan Hukum

IndoElection.com, Jakarta – ‎Komisi Pemilihan Umum diminta membuat terobosan hukum terkait belum keluarnya surat keputusan pemberhentian para calon kepala daerah dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat RI/daerah, BUMN/BUMD, maupun TNI/Polri. SK