Mendagri Terkejut KPU Minut Ternyata Kurang Anggaran Pilkada

Mendagri Terkejut KPU Minut Ternyata Kurang Anggaran Pilkada

IndoElection.com, Manado – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkejut. Dilapori bahwa anggaran pilkada KPU dan Panwaslu se – Sulut beres, ternyata tidak demikian adanya.

Kumolo mengunjungi Sulut, Kamis (29/10). Dia mendatangi kantor Bawaslu Sulut serta KPU Sulut dengan maksud mengecek kesiapan Pilkada serentak di Sulut.

Anggaran untuk KPU Minut misalnya. Pemkab Minut serta Dewan Minut sepakat memotong anggaran KPU Minut. Mustinya pada termin kedua pencairan dana, KPU Minut mendapat Rp 12,4 miliar. Namun, hanya disetujui sebesar Rp 7 miliar.

Panwaslu di Kabupaten Bolsel, Boltim serta Bitung juga hampir senasib.Anggaran mereka tak cukup.

Pilkada di keempat daerah itu pun terancam. Pada sambutannya di Graha Gubernur Kamis (29/10) pagi, Kumolo menyatakan, Sulut tidak masuk daerah bermasalah pada anggaran penyelenggaran Pilkada. Bebernya, ada 10 daerah yang bermasalah.

Namun, beberapa jam kemudian saat mendatangi KPU Sulut, Kumolo buru – buru meralat ucapannya. “Ternyata masih ada masalah,” kata dia.

Kumolo mengaku tahu masalah itu setelah bertemu penyelenggara Pilkada.

Menurut Kumolo, anggaran untuk KPU serta Bawaslu tak bisa lagi dikurangi atau dinegoisasi kembali karena sudah ada NPHD antara Pemerintah serta KPU. “Sudah ada nota kesepahaman dimana disitu disepakati jumlah serta waktu pencairannya,” katanya.

Kumolo mengatakan daerah yang membangkang akan disurati oleh Kabaresrim serta kejaksaan pusat.

Kumolo membeber, pemerintah menjamin penuh ketersediaan anggaran untuk penyelenggara Pilkada demi suksesnya pilkada serentak nanti. “Pemerintah daerah wajib menopang KPU serta Panwaslu setempat,” kata dia.

Komisioner KPU Minut Julius Randang mengaku senang dengan sikap tegas Mendagri itu. “Kami kini tenang,” kata Randang.

Julius mengaku sempat berpikir akan menunda pilkada di Minut jika dana tidak cair juga. Penundaan Pilkada dimungkinkan dalam PKPU. “Kami sempat berpikir akan menunda pilkada,” kata dia.

Dikatakan Julius, KPU Minut butuh biaya besar untuk menyelenggarakan Pilkada. Berbeda dengan Pilkada sebelumnya, mereka kini musti menanggung biaya alat peraga serta debat calon.

“Belum lagi biaya operasional petugas wilayah kepulauan,” katanya.

Ketua KPU Minut Fredriek Sirap mengatakan, mereka lumpuh sejak Februari. Semenjak itu mereka sering memakai uang sendiri.

Ketua Panwaslu Boltim Maria Ervina Damopolii menyatakan anggaran sebesar 1,5 miliar yang dialokasikan Pemkab Boltim tidak cukup. “Dengan dana itu kami hanya bisa bayar honorer hingga bulan oktober,” kata dia.

Ervina membeber, awalnya pihaknya meminta dana pilkada sebesar Rp 4 miliar namun hanya disetujui Pemkab 1,5 miliar. Lantas, pihaknya kembali minta dana tambahan sebesar Rp 3 miliar namun hanya dikabulkan Rp 800 juta.

Ervina mengaku super hemat dengan anggaran yang sangat kecil itu. “Kami terpaksa tidak adakan kegiatan pelatihan serta bimtek agar dana cukup,” ujar dia.

Penjabat Gubernur Sulut Soni Sumarsono mengatakan ia akan menyelesaikan persoalan di Minut 1 kali 24 jam.

“Untuk Minut saya sudah telepon Sekdanya, Sekdanya katakan hanya salah ketik,” “kata dia.

Untuk Boltim, kata dia, pihaknya serba salah karena dua belah pihak sudah setuju dengan dana. Persetujuan itu tertuang dalam NPHD. “Berarti pemerintah tak salah,” kata dia. Solusi permasalahan di Boltim, kata dia, adalah Panwas memaksimalkan dana yang ada. (ren)

Categories: Keuangan

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*