Mendagri: Cegah Avonturir Politik Yang Ingin Berkuasa

Mendagri: Cegah Avonturir Politik Yang Ingin Berkuasa

IndoElection.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan masyarakat harus mencegah para avonturir politik yang ingin berkuasa lewat pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015. Itu sebabnya, masyarakat harus aktif dalam mekanisme demokrasi dengan memberikan suara pada 9 Desember 2015.

“Warga masyarakat sebagai pemegang kekuasaan dalam sistem demokrasi harus direalisasikan agar mereka tidak hanya menjadi korban dari keinginan para avonturir politik yang ingin berkuasa lewat pilkada,” kata Tjahjo dalam peluncuran bukunya “Politik Hukum Pilkada Serentak” di kantor kemendagri, Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Warga menurut Tjahjo harus cerdas memilih pemimpin yang menentukan masa depan daerahnya ke depan. Dia juga meminta masyarakat menjauh dari perangkap yang disiapkan oknum yang ingin merusak tujuan pilkada serentak.

Tjahjo optimistis pilkada serentak ini akan berjalan lancar. Dia melihat Badan Intelijen Negara (BIN), kepolisian, dan TNI sudah melakukan deteksi dini potensi konflik di berbagai tempat. Dia juga mengatakan TNI siap mendukung kebutuhan distribusi logistik pemilu.

“TNI support (mendukung) kepolisian, membantu kapal, membantu pesawat terbang seandainya untuk distribusi materinya terganggu. Saya kira semua terlibat. Ini bagian proses memantapkan sistem pemerintahan presidensil dan juga ingin membangun tata kelola pusat dan daerah yang aktif dan efisien,” kata Tjahjo.

Untuk mendukung sistem presidensil itu, Tjahjo juga mengatakan pemerintah akan merevisi UU Pilkada tahun depan. Tjahjo yakin melalui revisi UU Pilkada, pemilihan mulai presiden hingga kepala desa bisa menciptakan poros pemerintahan.

Tugas pemerintah menurut Tjahjo menyelenggarakan pelayanan publik dan mengimplementasikan program-program pembangunan. Dia khawatir kepala daerah yang ingin maju dalam pilkada selanjutnya justru mementingkan penyusunan strategi untuk memenangkan dirinya daripada mengurus rakyat.

“Pelayanan rakyat terbengkalai, pembangunan ekonomi macet. Kerja-kerja birokrasi bisa berubah menjadi mobilisasi dukungan. Fasilitas negara bisa dimanipulasi untuk kepentingan politik pribadi. Ditambah lagi sistem pilkada selama ini memungkinkan kepala daerah mencalonkan diri di tempat lain,” kata Tjahjo.

Jika kepala daerah terus bekerja seperti itu, Tjahjo mempertanyakan kapan kepala daerah akan benar-benar bekerja. (dik)

Categories: Eksekutif

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*