Medy Lensun Calon Terkaya Di Pilkada Boltim

Medy Lensun Calon Terkaya Di Pilkada Boltim

IndoElection.com, Bolmong Timur -Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyalenggara Negara (LHKPN) para calon Bupati dan Calon wakil Bupati, pada akhir pekan lalu.

Data yang dihimpun, sesuai dokumen yang diserahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rebuplik Indonesia.

Nama Calon wakil Bupati nomor urut dua yang diusung oleh PDIP dan Partai Nasdem yakni Medy Lensun adalah calon dengan harta kekayaan terbanyak Rp 4.496.009.878 yang terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp 4,1 miliar, kendaraan senilai Rp 740 juta, pertambangan dan perkebunan senilai Rp 700 juta, logam mulia Rp 73 juta, giro dan setara kas lainnya Rp 300 juta. Namun dengan hutang dalam bentuk pinjaman berupa uang dan barang senilai Rp 1,4 miliar.

Harta mantan Wabup Boltim tersebut mengalami peningkatan dari sebelumnya pada 31 Mei 2010 hanya Rp 676 juta. Peningkatan tersebut antara lain tampak pada tanah dan bangunan yang sebelumnya hanya Rp 410 juta menjadi Rp 4,1 miliar.

Cabup nomor urut dua Sam Sachrul Mamonto memiliki total kekayaan senilai Rp 2.000.464.922 yang terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp 1,5 miliar, kendaraan senilai Rp 150 juta, empat bidang perkebunan cengke, kopi dan pala senilai Rp 425 juta, giro dan setara kas lainnya Rp 171 juta. Tapi memiliki hutang senilai Rp 268 juta.

Cabup nomor urut tiga yang diusung PAN, PKB, Gerindra dan Partai Demokrat yang juga mantan Bupati Boltim memiliki harta kekayaan senilai Rp 958.300.000 yang terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp 239,4 juta, kendaraan senilai Rp 281,5 juta, peternakan Rp 35 juta, Logam Rp 13,8 juta, giro dan setara kas lainnya Rp 590 juta. Sehan memilih hutang pinjaman barang senilai Rp 201,4 juta. Jumlah harta Sehan tersebut hanya mengalami peningkatan sedikit dari hartanya yang dilaporkan pada 31 Mei 2010 senilai Rp 913.825.590.

Cawabup nomor urut tiga Rusdi Gumalangit memiliki harta kekayaan sebanyak Rp 1.234.340.000 yang terdiri tanah dan bangunan senilai Rp 900,5 juta, peternakan senilai Rp 125 juta, giro dan setara kas lainnya Rp 208,8 juta.

Sementara itu, calon Bupati nomor urut satu yang diusung Partai Hanura dan Partai Keadilan Sejaterah (PKS), Chandra Modeong merupakan calon termiskin. Kendati memiliki empat bidang tanah seluas sekitar 15 hektar namun tak memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tercacat hartanya hanya Rp 2 juta dari giro dan setara kas lainnya.

Sedangkan Cawabup nomor urut satu Supratman Datungsolang memiliki harta kekayaan senilai Rp 632.160.000 yang terdiri atas harta tidak bergerak seperti tanah bangunan senilai Rp 512,9 juta, harta bergerak seperti mobil dan sepeda motor senilai Rp 115 juta dan uang di bank senilai Rp 4,2 juta. Namun Supratman memiliki hutang pinjaman berupa uang senilai Rp 15 juta.

Aktivis Anti Korupsi Boltim, Irwanto Unonongo mencurigai ada ketidakjujuran pelaporan harta kekayaan para calon tersebut. Dia berharap penegak hukum menelusuri hal tersebut.

“Saya melihat ada yang tidak jujur dalam melaporkan harta kekayaan ini. Ada yang hartanya hanya sebesar gaji sebulan. Ada yang pejabat justru tak mengalami kenaikkan. Padahal seperti ada ketambahan harta benda. Ada yang naik signifikan,” jelasnya.

Katanya, masyarakat dapat menilai LHKPN para calon tersebut. Dia meminta agar masyarakat memilih calon yang jujur mengungkapkan hartanya. “Memberantas korupsi harus dimulai dari kejujuran,” tegasnya.

Ketua KPU Boltim, Awaluddin Umbola mengatakan pengumuman LHKPN tersebut agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan harta kekayaan para pasangan calon yang sudah dilaporkan ke KPK.

“Sehingga masyarakat bisa secara terbuka dapat melihat harta kekayaan para calon terbuka. Ini sebagai upaya kontrol. Ini bentuk transparansi dan nilai demokrasi bangsa yang semakin meningkat,” tuturnya.

Katanya, pasca pemilihan masyarakat dapat mengevaluasi perkembangan harta pasangan calon setelah terpilih. KPU hanya mengumumkan LHKPN agar masyarakat mengetahui harta para calon.

“Kalau ada yang tidak jujur dalam melaporkan harta kekayaannya, bukan wewenang KPU. Kami hanya menerima bukti serah terima LHKPN sebagai syarat pendaftaran calon. Tapi kalau ada jujur akan berhubungan dengan lembaga hukum terkait pemalsuan data tersebut. Masyarakat juga dapat menilai, apakah calon itu jujur atau tidak,” terangnya. (dik)

Categories: Figur

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*