KPU Aru Tolak Jalankan Putusan Panwaslu

KPU Aru Tolak Jalankan Putusan Panwaslu

IndoElection.com, Ambon – KPU Kabupaten Kepulauan Aru menolak untuk melak­sa­nakan putusan sengketa pilkada yang diputuskan Panwaslu setempat.

Panwaslu memutuskan untuk menyertakan dua pasangan yaitu GAA Gainau-Djafruddin Hamu dan Joseph ‘Obed’ Barends–Eliza Darakay pada pilkada, sementara KPU tetap bertahan pada putusan rapat pleno 24 Agustus lalu. Rapat pleno itu menggugurkan kedua pasangan dimaksud karena tidak memenuhi syarat sebagai peserta pilkada.

Ketua KPU Aru, Victor Sjair mengatakan pihaknya masih ingin mempelajari putusan dan berkonsultasi dengan struktur KPU RI yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pilkada.

“KPU akan melakukan kajian yang komprehensif atas putusan dimaksud. Memang Panwaslu dan Bawaslu nyatakan tidak ada celah tapi kami akan tetap mempelajari untuk melihat apa langkah yang bisa kami tempuh nanti ,” kata Sjaair kepada war­tawan usai bersama KPU Malu­ku menemui Bawaslu Maluku, Sabtu (12/9).

Ia menambahkan dalam pertemuan tersebut, Bawaslu kembali menegaskan putusan Panwaslu Aru tidak bisa lagi diintervensi dan harusnya dilaksanakan KPU karena sifatnya final dan mengikat.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Maluku, Fadly Sila­wane kepada wartawan menga­ta­kan putusan Panwaslu ber­dasarkan fatwa Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Imam Soebechi meru­pakan keputusan terakhir dan mengikat. “Itu artinya keputu­san mem­punyai nilai ekse­kutorial atau wajib dilaksana­kan oleh para pihak yang bersengketa,” tandasnya.

Selama ini, jelasnya, Bawaslu Provinsi Maluku dalam proses sengketa telah melakukan peran-peran pembinaan, monitoring dan supervisi terkait de­ngan prosedur dan mekanisme sidang sengketa yang dilaku­kan. “Namun kami tidak bisa me­ngintervensi Panwaslu ka­bupaten walaupun kami adalah atasan mereka,” jelasnya.

Sejalan dengan Silawane, Komisioner Bawaslu Maluku Dumas Manery mengatakan harus ada perbedaan antara kewenangan kabupaten dengan provinsi karena ini pilkada kabu­paten untuk memilih bupati dan wakil bupati Kepulauan Aru sehingga tanggung jawab sepenuhnya pengawasan ada di kabupaten.

“Fungsi Bawaslu hanyalah mendampingi terkait tata cara dan regulasi yang digunakan dalam sidang sengketa. Kami telah memonitor langsung di lapangan sekaligus memberi arahan apa saja peraturan yang digunakan. Untuk itu putusan sudah ada entah berkenaan atau tidak dengan orang atau lembaga lain, harus dijalankan oleh KPU,” katanya.

Saat ditanya apakah keputusan Panwaslu Aru telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara, Manery menegaskan sudah sesuai tetapi soal pertimbangan putusan adalah tanggung jawab profesioal dari Panwaslu Aru yang adalah majelis sengketa.

Sementara itu, Komisioner KPU Maluku, La Alwi seusai pertemuan tersebut menjelaskan memang setelah mengadakan diskusi dan mengacu pada fatwa Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA Imam Soebechi, hasilnya Ba­waslu Maluku sendiri tidak ber­wewenang untuk mengintervensi

“KPU Maluku juga datang kesini sebagai asistensi dan keputusan selanjutnya akan diserahkan ke KPU Aru. Dalam konteks ini menjadi catatan kita berkaitan dengan pelaksanaan putusan. Kita juga akan cermati hal ini untuk dipertimbangkan menyusul adanya perlawanan dari DPP Golkar versi Munas Ancol dan PPP versi Muktamar Jakarta,” jelasnya.

Dikatakan, dalam pemeriksaan dokumen bersama Bawaslu, dokumen Gainau-Hamu memang terbukti surat pencalonan berupa formulir B-KWK Parpol dan lampirannya tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Golkar Aru. “Seharusnya formulir ini ditandatangani dan mestinya ditandatangani, agar pada saat dilaksanakan oleh KPU tidak bermasalah di kemudian hari. Kami juga akan berkonsultasi dengan KPU RI, begitu pula Bawaslu Maluku dengan Bawaslu RI supaya mendapat suatu platform bagimana pelaksanaan putusan ini dengan adaanya perlawanan dari parpol. Bagai­mana tentang dokumen pencalonan yang tidak lengkap dan tidak ditandatangani oleh salah satu kubu parpol,” katanya.

Ia berharap demi kelancaran proses politik di Aru, kalau me­mang dua kubu partai yang se­dang bersengketa benar mere­komendasikan calkada tertentu segera memerintahkan untuk lengkapi dokumen agar tidak bermasalah dikemudian hari. “KPU masih mencari celah bagai­mana caranya KPU bisa meng­ako­modir kedua pasangan men­jadi calkada dan tidak menim­bulkan masalah,” ungkap La Alwi.

Meskipun berdasarkan fatwa Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA, tidak ada peluang bagi KPU untuk menggugat putusan Panwaslu, namun akademisi Hukum Adminstratif Unpatti, Hendrik Salmon ada ruang bagi KPU untuk mengajukan gugatan ke DKPP karena KPU dan Panwaslu adalah dua lembaga yang setara.

“Gugatan yang diajukan ke DKPP bukan oleh KPU Aru sendiri melainkan oleh KPU Aru melalui KPU Provinsi untuk diadili oleh DKPP dan objek gugatan adalah keputusan Panwaslu Aru. Karena logika hukumnya ketika Panwaslu memutuskan, yang bisa meng­gugat hanya struktur diatas KPU kabupaten,” ujarnya, Sabtu (12/9).

Jika nanti, KPU menggugat maka akan ada minimal dua luaran putusan yang dihasilkan DKPP yakni ditolak dan dite­rima. Jika ditolak, maka Putusan Panwaslu Aru dibatalkan dan putusan KPU Aru kembali ber­laku. Jika diterima, maka KPU Aru harus melaksanakan kepu­tusan Panwaslu. Namun bisa saja ada pendapat lain yang diusulkan DKPP dalam putusan tersebut dan harus dilaksa­nakan oleh kedua belah pihak, baik Panwaslu maupun KPU.

“Putusan DKPP itu adalah bersifat final dan mengikat dan harus dilaksanakan oleh keduabelah pihak karena DKPP adalah lembaga tertinggi yang menangani pelanggaran kode etik dalam proses sengketa pilkada,” tukasnya

Sementara itu, Panwaslu Aru sendiri mengancam bila KPU Aru tidak melaksanakan putusan­nya maka mereka akan memberi pe­ringatan keras dan ketika tetap tidak diindahkan maka mereka akan melaporkan ke DKPP.

“Besok (hari ini-red) bila mereka tidak melaksanakan putusan kami, maka kami akan memberikan peringtan keras kepada mereka karena seharus­nya tiga hari setelah putusan, putusan kami harus dilaksana­kan. Bila mereka tetap bersih keras untuk tidak melaksana­kan, maka Panwaslu akan melaporkan KPU Aru ke DKPP,” ujar Ketua Panwaslu Aru, Moksen Sinamur, Minggu (13/9)

Sementara itu, terkait pernyataan Bawaslu Maluku yang mengatakan tidak bisa mengintervensi keputusan Panwaslu Aru, Akademisi Fisip, Victor Ruhunlela menyatakan Bawaslu Maluku seharusnya turut bertanggungjawab atas apa yang diputuskan oleh jajaran yang ada dibawahnya.

“Saya yakin, semua keputu­san Panwaslu sekarang telah dikoordinasikan dengan Ba­waslu Maluku. Meskipun tidak bisa mengintervensi namun Bawaslu harus tetap bertang­gung jawab atas keputusan ini karena pasti dalam pengam­bilan keputusan yang krusial Panwaslu akan mengkomuni­kasikan dengan jajaran diatas meraka,” ujarnya.

Menurutnya, jangan sampai kasus di pilkada SBT pada pilgub kembali berulang yang berujung pada pemecatan seluruh komisioner Panwaslu disana.

Ia menambahkan, Bawaslu sendiri harus memaksimalkan fungsi koordinasi dan komuni­kasi agar keputusan-keputusan yang dihasilkan bisa sesuai dengan peraturan yang berlaku kemudian mereka juga harus mengingatkan pihak Panwaslu untuk bertindak secara professional karena itu adalah janji mereka sebelum dikukuhkan.

Sebelumnya diberitakan, Panwaslu Kabupaten Kepu­lauan Aru akhirnya menga­bulkan tuntutan pasangan bakal calon kepala daerah, GAA Gainau-Dfaruddin Hamu dan Joseph ‘Obed’ Barends-Eliza Darakay.

Kedua pasangan tersebut meng­gugat keputusan KPU Aru yang tidak meloloskan keduanya menjadi calkada dalam pene­tapan pasangan calon, 24 Agustus silam.

Majelis penyelesaian pemili­han Pilkada Kabupaten Ke­pulauan Aru akhirnya menga­bulkan seluruh permohonan pemohon dan membatalkan Keputusan KPU Kepulauan Aru Nomor 29/Kpts/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015.

Putusan majelis penyelesaian sengketa Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru dipimpin Ketua Moksin Sinamur didampingi anggota Jordan Boro Bahi dan Baco Djabumir, di Gedung sita Kena, Dobo, Kamis (10/9).

Sidang tersebut dihadiri oleh pasangan Gainau-Hamu dan Barends-Darakay serta KPU Kabupaten Kepulauan Aru sebagai termohon.

Pembacaan keputusan ini berlangsung dua tahap. Pan­waslu lebih dulu mem­bacakan putusan untuk pasangan Gainau-Hamu pada pukul 11.30 WIT dan berakhir sekitar pukul 14.30 WIT. Selanjutnya pukul 15.30 WIT dibacakan putusan Barends-Darakay sekitar pukul 17.30 WIT.

Walau disampaikan di waktu yang berbeda namu amar putu­sannya sama. Putusan yang dibacakan oleh pimpinan Ma­jelis Musyawarah, Moksin Sinamur menyatakan per­tama mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, kedua membatalkan keputusan KPU Aru Nomor: 29/Kpts/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 tentang Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Ka­bupaten Kepulauan Aru Tahun 2015, ketiga memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan pemohon sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan aru tahun 2015 yang ditetapkan dengan surat ke­putusan, keempat meminta kepada KPUD Kabupaten Ke­pulauan Aru untuk melak­sanakan keputusan ini. (dik)

Categories: Delik

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*