Ketua DPR: Partai Dan Fraksi Tidak Boleh Uji Materi UU Pilkada

Ketua DPR: Partai Dan Fraksi Tidak Boleh Uji Materi UU Pilkada

IndoElection.com, Jakarta – Undang-Undang Pilkada sudah disahkan, namun ada beberapa partai yang ingin mengajukan uji materi (judicial review) terhadap UU itu. Ketua DPR RI, Ade Komarudin menyatakan, partai politik yang ada di parlemen tidak boleh melakukan uji materi terhadap sebuah perundang-undangan yang sudah dibuatnya.

“Partai itu tidak boleh judicial review, fraksi tidak boleh, mereka termasuk di dalamnya (pembuat UU),” ujar pria yang akrab disapa Akom itu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (3/6/2016).

Politikus senior Partai Golkar itu khawatir, jika ada partai menggunakan tangan-tangan lain. Sebab itu, ia mengimbau agar rencana uji materi dibatalkan saja lantaran tidak etis dan UU Pilkada suda disahkan.

“Yang celaka mereka pakai tangan-tangan yang lain. MK harus peka juga kalau partai pakai tangan-tangannya silakan, tapi tidak etis,” sambungnya.

Akom mengaku, UU Pilkada juga dibuat dengan menghindari adanya pasal karet yang memicu munculnya multitafsir. Selanjutnya, ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengatur lebih detail UU yang sudah disahkan.

“Bahwa kita belajar dari undang-undang sebelumnya, untuk menghindari pasal karet. Bisa multitafsir. Soal nanti yang perlu peraturan lebih lanjut, tugas KPU-Bawaslu yang mengatur masalah lebih detail. Tapi tentu tidak bertentangan UU,” tandasnya.

Sebelumnya, PKS dan PPP mempersilakan publik untuk menguji materi UU Pilkada, karena ada pasal yang meminta anggota dewan harus mengundurkan diri jika ingin mencalonkan diri di pesta demokrasi di daerah. (feb)

Categories: Parlemen
Tags: #UUPilkada

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*