Ketika Pilkada Di Sumbar Kalah Pamor dengan Pilkades

Ketika Pilkada Di Sumbar Kalah Pamor dengan Pilkades

IndoElection.com, Mentawai – Masyarakat yang tinggal jauh dari kota, lebih tertarik terhadap kondisi daerahnya yang minim infrastruktur. Sehingga momen pemilihan kepala daerah (pilkada) diprediksi kurang greget dibanding pemilihan kepala desa.

“Partisipasi (warga) pilkada agak acuh. Tapi kalau kepala desa, (warga) ribut mau. Sampai tidak mau sapaan, sampai terkikis kekeluargaan,” kata Kepala Dusun Salappa, Rengge Satoeno beberapa waktu yang lalu.

Akses transportasi yang sulit. Arus informasi yang terbatas. Kondisi geografis yang tidak strategis. Merupakan sejumlah alasan warga dusun lebih tertarik terhadap pemilihan kepala dusun dibanding pilkada tingkat provinsi maupun pemilihan umum (Pemilu).

Dusun Salappa, terletak di hulu sungai Silaoinen. Butuh waktu empat jam dari Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat (Sumbar). Satu-satunya akses transportasi menuju daerah tersebut menggunakan pompong (sejenis sampan bermesin).

Seseorang bahkan harus membayar sebesar Rp 200 ribu untuk bisa naik pompong. Jika terpaksa mendayung sampan, sekitar lima sampai enam jam lamanya sampai di Dusun Salappa. Pilihan lain, seseorang bisa berjalan kaki untuk bisa sampai di dusun yang mempunyai 93 kepala keluarga (KK) dengan 467 jiwa penduduk.

Rengge menuturkan, warganya tahu pada 2015, Provinsi Sumbar menjadi peserta Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Bahkan mereka mengetahui ada dua pasang calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada tersebut.

Namun, katanya, warga Dusun Salappa lebih antusias menyambut pesta demokrasi di wilayahnya. Seperti pemilihan kepala dusun atau kepala desa.

Pemilihan di daerah, menurutnya, bahkan bisa membuat warga terbelah menjadi kelompok-kelompok tertentu. Mereka menyebutnya sebagai tim sukses kepala desa maupun kepala dusun. Bahkan, hubungan keluarga bisa terkikis karena politik kecil-kecilan itu. Ia mengaku sering memperingatkan warga imbas dari adanya kelompok-kelompok pendukung.

“Kemarin pemilihan kepala desa, sudah selesai dan penetapan tapi masih ada kelompok-kelompok pendukungnya,” tutur Rengge.

Sementara itu, di Dusun Magosi, arus informasi ihwal pilkada disampaikan oleh kepala dusun. Dusun yang lokasinya lebih mendekati hulu sungai Silaoinen ini, mengandalkan kepala dusun untuk menyampaikan informasi. Apapun informasi yang didapat dari desa, termasuk Pilkada, selalu sampaikan kepada warga.

Kepala Dusun Magosi, Boas Sabeleake (44 tahun) dengan yakin mengatakan, warganya mengetahui gelaran pesta demokrasi pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatra Barat.

“Tahu ada Pilkada, calon untuk gubernur tahu, tapi siapa calon wakil gubernur tak tahu,” kata Boas.

Dikatakannya, warga Dusun Magosi mempunyai harapan kepada pemimpin Sumbar periode 2016-2020. Sejumlah warga bahkan memperbincangkan ihwal Pilkada di Sumbar.

“Ada uneg-uneg yang diinginkan pada pemimpin baru. Meminta pembangunan, seperti jalan, air bersih, penerangan, perumahan,” ujar dia.

Tidak banyak memang yang diinginkan masyarakat di Dusun Magosi yang mempunyai 24 KK dengan 103 jiwa warganya. Ia menyebut, warga berkomitmen ramai-ramai ikut Pilkada karena menginginkan pembangunan.

Seperti Salappa, Boas mengatakan, pemilihan kepala dusun dan kepala desa tetap menjadi primadona pesta demokrasi di Dusun Magosi.

Hal yang sama juga terjadi di Dusun Tinambu. Dusun yang berasal dari pemekaran desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah ini juga lebih antusias terhadap pemilihan kepala dusun. Partisipasi masyarakat dari dusun yang mempunyai 48 KK dengan 168 jiwa ini sangat aktif terhadap pemilihan kepala desa.

“Lebih antusias pemilihan kepala desa,” ujar Kepala Dusun Tinambu, Agustinus Bagong Sakoddobat.

Di dusunnya, ia melanjutkan, warga tahu calon-calon gubernur yang akan bertarung pada Pilkada 9 Desember mendatang. Sayangnya, para warga banyak yang tidak tahun siapa calon wakil gubernur yang akan mendampingi orang nomor satu di Sumbar.

Sementara itu, Kepala Divisi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Nova Indra mengatakan, selama ini KPU selalu berusaha menyosialisasikan adanya pesta demokrasi yang akan berlangsung di tingkat provinsi.

“Kalau masyarakat Mentawai, pemilu dianggap sebagai sebuah pesta. Sepanjang informasi sampai, mereka akan antusias,” kata Nova. (dik)

Categories: Pernik

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*