Ketika Gugatan Ahok Soal Tafsir Cuti Petahana Dianggap Paranoid

Ketika Gugatan Ahok Soal Tafsir Cuti Petahana Dianggap Paranoid

Dinilai Paranoid

Dengan kekurangan yang ada di sana-sini, majelis hakim meminta Ahok memperbaiki berkas perkara. Ia diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki berkas permohonannya.

“Perbaiki permohonan selama 14 hari, tapi lebih cepat lebih bagus,” ucap Ketua Majelis Panel MK Anwar Usman.

Menurut dia, perbaikan itu paling lambat, diserahkan pukul 10.00 WIB ke panitera. Mendengar hal itu, Ahok mengatakan segera menyempurnakan berkasnya. Dia pun menargetkan berkasnya rampung dalam dua hari ke depan.

Dia menjelaskan proses perbaikan ini tidak akan memakan waktu lama, karena dia sudah tahu persis pasal-pasal berapa yang bertentangan dengan UUD 1945. “Karena kita sudah tahu, norma ini bertentangan dengan UUD 1945, pasal berapa dan pasal berapa. Kan intinya, memang pasal yang kita uji ini bertentangan apa dengan UUD 1945,” kata Ahok.

Terkait hal itu, politikus PDIP Arteria Dahlan menilai Gubernur DKI Jakarta seharusnya mematuhi aturan yang ada dalam undang-undang. Menurut dia, alasan ingin mengawal APBD DKI Jakarta yang akan dibahas pada akhir tahun ini yang berbarengan dengan jadwal kampanye Pilkada DKI Jakarta, bukan hal yang tepat.

“Ya, kita hormati saja, tapi kan juga jangan konyol dengan beralasan menuntut keadilan dengan alasan mengawal APBD,” kata Arteria.

Anggota Komisi II DPR ini memandang, keinginan Ahok ini seperti adanya ketakutan, sehingga tidak mau cuti. Padahal, hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pasal 70 ayat (3).

“Tugas utamanya menjalankan UU selurus-lurusnya, kok paranoid amat ya sehingga APBD harus dia yang kawal sendiri,” ujar Arteria.

Selanjutnya >>

Pages: 1 2 3 4 5

Categories: Delik

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*