Ketika Gugatan Ahok Soal Tafsir Cuti Petahana Dianggap Paranoid

Ketika Gugatan Ahok Soal Tafsir Cuti Petahana Dianggap Paranoid

Karena itu, dia meminta agar cuti kampanye dalam Undang-Undang bisa ditafsirkan sebagai pilihan bukan kewajiban. “Saya meminta bila ini ditafsirkan bahwa cuti yang diatur merupakan hak yang sifatnya opsional,” kata Ahok.

Untuk memuluskan rencananya, Ahok menyebut telah menyiapkan tim. Ia juga berkata akan menghadirkan ahli tata negara untuk menafsirkan apa yang digugatnya. Adapun bunyi Pasal 70 ayat 3 UU Pilkada itu adalah:

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
a. menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan
b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam persidangan perdana itu, penjelasan Ahok dinilai tidak cukup menggambarkan kerugian konstitusional yang dihadapi Ahok dengan adanya aturan kewajiban cuti bagi petahana. Para hakim panel MK pun mengatakan, masih harus ada yang diperbaiki dalam permohonannya tersebut.

“Ini kan yang diuji Pasal 70 ayat 3 UU Pilkada, tetapi yang dimuat dalam norma ini, ada poin a dan poin b. Dan poin b, dilarang menggunakan fasilitas, apakah itu juga diminta dinyatakan inkonsitusional? Ini perlu dielaborasi,” ucap Ketua Hakim Panel MK, Anwar Usman dalam persidangan MK.

Sementara itu, salah satu hakim anggota, I Gede Dewa Palguna mengatakan, harusnya Ahok bisa menjelaskan terkait kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan adanya norma tersebut. Jika tidak dapat menjelaskan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan, pengajuan permohonan itu bisa gugur.

“Jika tidak mampu meyakinkan majelis, tentu materi permohonan tidak akan diperiksa, karena legal standing tidak ada,” kata Anggota Majelis Hakim, I Gede Dewa.

Selain itu, Hakim Aswanto juga meminta Ahok menguraikan lebih jelas terkait potensi kerugian konstitusionalnya.

“Saya belum menangkap uraian, apakah dengan diubahnya permohonan ini akan potensi kerugian konstitusional tidak akan terjadi, belum tertangkap. Kalau diubah sesuai keinginan (pemohon), maka pemohon tidak akan lagi mengalami kerugian, harus dielaborasi lagi,” ujar Hakim Aswanto.

Selanjutnya >>

Pages: 1 2 3 4 5

Categories: Delik

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*