Ketika Gugatan Ahok Soal Tafsir Cuti Petahana Dianggap Paranoid

Ketika Gugatan Ahok Soal Tafsir Cuti Petahana Dianggap Paranoid

BeritaPrima.com, Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama kembali membuat berita. Kali ini, Gubernur DKI Jakarta itu mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat kewajiban cuti petahana saat pilkada. Ahok, lelaki asal Belitung Timur, itu menganggap cuti bukanlah kewajiban tapi sebuah pilihan.

Dalam berkas perkara nomor 60/PUU-XIVI2016 yang diajukan, Ahok merasa dirugikan atas ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada. Sebab, pasal itu dapat ditafsirkan, selama masa kampanye, para calon petahana wajib mengambil cuti.

Selaku pejabat publik, Ahok merasa punya tanggung jawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan Pemprov DKI Jakarta terlaksana, termasuk proses penganggarannya. Menurut Ahok, penafsiran yang mewajibkan cuti tersebut tidak wajar karena pada hakikatnya cuti merupakan suatu hak, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Ahok datang tanpa dampingan pengacara pada pukul 10.45 WIB. Dengan berkemeja batik coklat bergambar wayang, ia memasuki ruang sidang ditemani tenaga ahli yang notabene PNS DKI. Saat datang, tak ada pengawalan meriah bagi calon petahana itu jika benar maju daftar jadi Gubernur DKI.

Dalam pantauan pada Senin, 22 Agustus 2016, hanya petugas keamanan dalam yang ditempatkan di luar dan dalam MK. Jumlahnya pun tidak lebih dari 10 orang untuk mengawal pelaksanaan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang digelar pukul 11.00 WIB, di Ruang Sidang MK.

“Jadi lebih hemat,” ucap Ahok beralasan tentang tak memakai jasa pengacara.

Selanjutnya >>

Pages: 1 2 3 4 5

Categories: Delik

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*