Kasus Netralitas PNS, Bawaslu Bandarlampung Tak Main-main

Kasus Netralitas PNS, Bawaslu Bandarlampung Tak Main-main

IndoElection.com, Bandarlampung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung tak main-main dalam menangani laporan indikasi ketidaknetralan PNS dalam pilkada. Salah satunya, Bawaslu sudah merekomendasikan sanksi terkait kasus dugaan kampanye terselubung dalam aksi teatrikal HUT RI 17 Agustus lalu di Pemkab Waykanan.

Rekomendasi Bawaslu ditujukan ke Inspektorat Waykanan. Sedangkan jika ada keterlibatan anggota TNI, maka rekomendasi bisa ke Korem 043/Garuda Hitam.

Anggota Bawaslu Bidang Pengawasan Nazarudin mengatakan, pihaknya sudah memproses kasus teatrikal pada upacara HUT RI Pemkab Waykanan tersebut, yang diduga menyosialisasikan pasangan Bustami Zainudin-Adinata.

“Kami sudah memprosesnya, dan kami sudah keluarkan rekomendasi ke instansi terkait. Termasuk diantaranya ke inspektorat setempat,” kata Nazarudin, kemarin.

Menurut dia, rekomendasi dikeluarkan bukan sanksi pembatalan calon, dalam kaitan pelanggaran kampanye. Menurut dia, aksi teatrikal meski dilengkapi dengan bukti-bukti kuat seperti foto yang bergambar adanya atribut bergambar pasangan cabup Waykanan Bustami, namun saat itu belum masuk pada masa kampanye.

“Lantaran belum masuk masa kampanye, maka sanksinya memang bukan pembatalan calon. Melainkan adanya rekomendasi sanksi terhadap pejabat dan PNS Waykanan yang terindikasi tidak netral,” tutur dia.

Hal yang menarik, sambung Nazarudin, ternyata para pejabat Pemkab Waykanan mengaku tak tahu menahu terkait aksi teatrikal bermuatan politis tersebut. “Kami juga benar-benar heran. Kok bisa pejabat Waykanan itu mengaku tidak tahu apa-apa. Padahal buktinya ada. Meski begitu, kita sudah rekomendasikan ke inspektorat untuk ditindaklanjuti,” beber dia.

Terpisah, Ketua Panwaslu Waykanan Triwana mengatakan sudah menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada Inspektorat setempat untuk siapa saja yang terlibat mulai Sekkab dan kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik).

“Kalau masalah itu sudah kami serahkan ke Inspektorat. Sudah kami klarifikasi juga Pak Sekkab dan Kadisdik,” kata dia kemarin.

Untuk itu dia menyerahkan sepenuhnya kepada Inspektorat mengenai peanganan lebih lanjut sesuai dengan aturan yang ada. Ketika ditanya mengeni keterlibatan Dandim dalam kasus teatrikal itu, apakah pihaknya sudah menyurrati Korem, dirinya mengaku pihaknya hanya mengurusi ketidaknetralan PNS saja.

“Kalau kami hanya mengurusi untuk PNS-nya saja. Sudah ya, saya lagi di jalan nanti lagi ya,” tutup Triwana.

Diketahui, dalam peringatan HUT RI yang dipimpin mantan Bupati Waykanan Bustami Zainudin di lapangan kantor pemkab setempat pada (17/8) lalu, ada indikasi ketidaknetralan PNS. Diantaranya muncul dengan aksi teatrikal diwarnai penggunaan kaus bergambar Bustami termasuk alasan memilih pasangan ini dalam pilkada. (dik)

Categories: Delik

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*