Kasus Ijazah Palsu Rifai, KPUD Emoh Disalahkan

Kasus Ijazah Palsu Rifai, KPUD Emoh Disalahkan

IndoElection.com, Sidoarjo – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sidoarjo, emoh disalahkam terkait dugaan penggunaan ijazah palsu Mohamad Rifai saat mendaftar sebagai calon legeslatif (caleg) pada 2014 lalu. Ijazah sarjana milik Wakil Ketua DPRD Sidoarjo diduga palsu.

Komisi berdalih, hanya memiliki kewenangan memverifikasi formil semua dokumen yang masuk.

“Tugas kami jelas, verifikasi formil, bukan materiil. Itu (materiil) bukan wilayah kami,” ujar Ketua KPUD Zainal Abidin, Rabu (16/9/2015).

Dia menjelaskan, dokumen yang diverifikasi komisi adalah ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) karena para caleg diwajibkan minimal lulus di level pendidikan itu.

Total, ada 560 ijazah milik caleg yang diverifikasi. Verifikasi pun tidak mendatangi sekolah para caleg.

Dia menjelaskan, ijazah strata 1 atau dua (S1 dan S2) harus disertakan sebagai dokumen persyaratan bila caleg menggunakan title sarjana pada sebelum atau sesudah namanya.

“Itu kami verifikasi formil misalkan kecocokan namanya,” ungkap Zainal.

Selain nama, verifikasi meliputi stempel atau legalisir dan tanda tangan yang tertera di lembar ijazah. Zainal menjelaskan, bila ada ketidaksesuaian nama di KTP dan ijazah, caleg harus membuat surat keterangan yang ditetapkan pengadilan negeri.

Verifikasi juga dilakukan bagi ijazah yang kedapatan menggunakan alat pemindai atau scanner.

Dia mencontohkan, ada tanda tangan dan stempel ijazah di caleg yang menggunakan scanner. Komisioner akan memvalidasi sampai lembaga penerbitnya. Bila terbukti palsu, caleg pun gugur.

Terkait pengusutan dugaan ijazah palsu milik Rifai, Zainal menyerahkan itu kepada kepolisian.

“Untuk mengusut atau menguji materiil, itu wewenang kepolisian. KPUD hanya melakukan pemeriksaan formil saja sebagai syarat formal saja,” ujarnya lagi.

Penyidik Polres Sidoarjo menetapkan Ketua DPC Gerindra Sidoarjo itu pada Jumat (11/9/2015).

Penyidik Satreskrim Polres Sidoarjo menetapkan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Mohammad Rifai sebagai tersangka. Rifai diduga menggunakan ijazah palsu alias abal-abal untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legeslatif pada 2014 lalu.

Untuk kasus pemalsuan ijazah, polisi menjerat tersangkanya dengan Pasal 264 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 266 ayat 1 dan 2 KUHP dan atau Pasal 69 ayat 1dan 2 UU No 20 tahun 2003 tentang Sikdiknas. Jerat bagi Ketua DPC Gerindra Sidoarjo itu berlapis.

Kasatreskrim AKP Ayup Diponegoro mengungkapkan, ancaman hukuman kuringan bagi tersangka pemalsu ijazah lebih dari lima tahun.

“Kami telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status yang bersangkutan sebagai tersangka,” ujarnya, Senin (14/8/2015). (dik)

Categories: DPRD Kabupaten

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*