Gubernur Ganjar Tuding Bupati Dan DPRD Sragen Tak Paham Politik

Gubernur Ganjar Tuding Bupati Dan DPRD Sragen Tak Paham Politik

IndoElection.com, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku kesal setelah mengetahui Pemerintah Kabupaten Sragen hanya menganggarkan Rp100 juta untuk biaya pengawasan pilkada.

Anggaran itu sangat sedikit, sehingga berpotensi penyelenggaraan pilkada tak terawasi dengan sempurna. Dia menuding Bupati dan DPRD Sragen tak peka politik.

“Bupati dan DPRD Sragen tidak peka sama sekali. Mereka saya bilang tidak mengerti politik, karena saya tidak melihat satu tingkat kepekaan politik dari pengambil keputusan,” kata Gubernur di Semarang, Minggu malam, 27 September 2015.

Minimnya anggaran pilkada untuk Panwaslu Sragen, kata Ganjar, akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan pesta demokrasi lokal di wilayah itu. Bahkan, penyelenggaraan pilkada yang sangat rawan penyimpangan dan konflik.

“Jika kondisinya seperti itu, saya kategorikan rawan, dan desk pilkada saya pasti akan memantau terus menerus,” kata Gubernur asal PDI Perjuangan.

Ganjar meminta Panwaslu Sragen tetap profesional dan bekerja sesuai tugas dan fungsinya meski anggaran minim.

Dia juga menyarankan Panwaslu bekerja sama dengan berbagai kalangan, seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok lain untuk mengawasi penyelenggaraan pilkada.

“Justru dengan kerja sama itu, bisa membalikkan keadaan dan pengawasan pilkada bisa berjalan super ketat karena dilakukan kelompok-kelompok independen,” ujar Ganjar.

Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah sebelumnya menyesalkan juga anggaran pengawasan Pilkada Kabupaten Sragen yang jauh dari kebutuhan riil, yakni Rp100 juta. Padahal anggaran yang diusulkan sebesar Rp1,06 miliar melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015.

Bawaslu menduga minimnya anggaran itu bersifat politis. Itu berhubungan dengan ketegasan Panwaslu Kabupaten Sragen dalam melakukan penertiban baliho-baliho iklan layanan masyarakat di beberapa tempat yang dibuat Pemerintah Kabupaten setempat yang cenderung menguntungkan calon petahana (incumbent).

“Kami sangat menyayangkan adanya dugaan kebutuhan anggaran pengawasan yang dijadikan instrumen penekan oleh calon petahana. Kebetulan (calon petahana) menjadi calon kepala daerah pada pilkada Kabupaten Sragen,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo. (dik)

Categories: Eksekutif

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*