Efisiensi Anggaran Pilkada Serentak 2015 Dipertanyakan

Efisiensi Anggaran Pilkada Serentak 2015 Dipertanyakan

IndoElection.com, Jakarta – Semangat efisiensi anggaran untuk melakukan pilkada serentak tahun 2015 dirasakan oleh Wakil Ketua Komisi II, Lukman Edi sudah tidak sesuai lagi. Menurut Lukman, banyak daerah yang mengeluarkan dana begitu banyak untuk pagelaran pilkada serentak.

Masuknya dana anggaran pilkada yang berasal dari APBD melalui NPHD, merupakan konsekuensi logis dari membengkaknya dana daerah yang dipakai untuk pemilihan. Bukan tanpa sebab, Lukman mengatakan bahwa euphoria masyarakat daerah menjelang pilkada bisa menghabiskan puluhan miliar.

“Saya merasa perlu ada perubahan untuk standar biaya umum (SBU) atau standar biaya masukan dalam menyusun rencana anggaran agar hemat biaya pilkadanya,” ujar Lukman saat diskusi mengenai pilkada serentak di ruang Fraksi PKB, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Menurut Lukman, dana pilkada seharusnya dikembalikan kepada negara melalui APBN. Alasannya, mengurangi ‘main mata’ antara incumbent dan juga KPU di daerah karena dana yang diberikan begitu besar.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan setidaknya hampir semua daerah mengalami kenaikan yang cukup drastis mengenai anggaran pilkada yang disediakan. Titi mencatat, perbandingan antara pilkada sebelumnya dengan pilkada saat ini di satu daerah, sangat signifikan.

“Lihat di Kabupaten Rokan Hulu, sebelumnya hanya menganggarkan Rp 8 miliar, tapi saat ini hingga Rp 23 miliar. Begitu juga di Kabupaten Pelalawan dari Rp 11 miliar menjadi Rp 21 miliar,” kata Titi.

Ia menambahkan bahwa deviasi antar satu daerah dengan daerah lainnya akan semakin besar. Titi menilai bukan tidak mungkin dalam satu daerah, dapat menganggarkan dana untuk keperluan pilkada hingga Rp 600 ribu untuk satu kepala keluarga.

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay mengatakan untuk menghemat anggaran pilkada dapat melalui terapan teknologi yang dipakai pada saat pemilihan. Namun, pihaknya merasa perlu untuk terus melakukan kajian dan belum tentu dapat menggunakan hal tersebut dalam waktu dekat.

Ia menjelaskan untuk pilkada kerja dari sistem e-tabulasi sekitar 2 hingga 3 hari saja maksimal. Saat pemilu legislatif dan presiden itu sekitar 15 hari. Teknolgi ini tidak terlalu rumit dari pada KPU harus mengedepankan e-vote.

“Kami harus lihat aspek mana yang tepat. Kami masih mengkaji tentang sistem e-vote. Penggunaan itu kesimpulannya adalah terlalu cepat. Yang bisa kami gunakan adalah e-tabulasi, terkait rekap suara dari KPUD,” ujar Hadar. (dik)

Categories: Keuangan

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*