Datangi Panwaslu Tangsel, Timses Ikhsan-Alin Yakin Laporannya Belum Basi

Datangi Panwaslu Tangsel, Timses Ikhsan-Alin Yakin Laporannya Belum Basi

IndoElection.com, Tangerang – Tim sukses pasangan Ikhsan Modjo-Li Claudia Chandra (Alin) mendatangi kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tangerang Selatan, Sektor 12 BSD, Serpong, Kamis (10/9), guna melaporkan dugaan beberapa pelanggaran pemilu yang dilakukan petahana, Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie.

Dalam jumpa pers di kantor Panwaslu, usai membuat laporan, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Ikhsan-Alin, Djoko Prasetyo mengatakan, sedikitnya ada tiga dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

Pertama, mengenai peluncuran Wifi Corner gratis di Taman Kota I, Serpong, Tangsel, Jumat (28/8). Kedua, acara penyaluran bantuan benih ikan kepada masyarakat di Kota Tangsel, Kamis (27/8).

Terakhir, masih terpampangnya banner Walikota Airin Rachmi Diany dan Wakil Walikota Benyamin pada situs resmi Pemkot Tangsel saat masa kampnye. Pada website tersebut pula, ada buku Airin berjudul “Menata Tangsel: Sudah, Sedang, dan akan Dilaksanakan”.

“Itu saja (yang diadukan) kami sebagai pelapor,” ujar Djoko didampingi kuasa hukum Ikhsan-Alin, Teddy Gusnadi.

Teddy berkeyakinan, materi dugaan pelanggaran kampanye petahana, Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie, yang dilaporkan ke Panwaslu Tangsel, Kamis (10/9), belum kedaluwarsa.

“Oh enggak, kalau pasal itu beda. Itu soal penghitungan suara. Kalau soal tujuh hari itu, bukan masuk dalam ranah ini,” ujar Teddy.

Menurutnya, sangat tidak masuk akal bila ada laporan ‘basi’ dan tak diproses. Terlebih, bukti yang dibutuhkan terkait peristiwa dugaan pelanggaran tersebut, baru didapatkan beberapa hari kemudian.

“Umpama masyarakat baru dapatkan bukti setelah tujuh hari, apa hak masyarakat dikebiri? Tidak bisa dan memang tidak ada aturannya itu,” tegasnya.

Bagi Teddy, sikap Panwaslu yang membatasi waktu laporan sejak kejadian ini merupakan kesalahan lembaga pengawas pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. “Coba suruh mereka cek ulang,” tandasnya.

Berdasarkan informasi yang terpampang pada mading di kantor Panwaslu terkait alur penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan/atau bupati/walikota, para pelapor, baik pemilih, pemantau pemilu, dan peserta pemilu, diperkenankan melaporkan dugaan pelanggaran paling lambat tujuh hari setelah kejadian.

Kemudian, dalam tempo tiga hari, Panwaslu melakukan kajian, klarifikasi, pengumpulan bukti, dan pemeriksaan terkait laporan tersebut. Selanjutnya, bakal menentukan jenis pelanggaran, apakah administrasi, kode etik, pidana, bukan pelanggaran, atau sengketa pemilu.

Jika pelanggaran kode etik, maka Panwaslu bakal mengeluarkan rekomendasi dan diteruskan ke Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu (DKPP). DKPP nantinya akan menjatuhkan sanksi, teguran atau pemberhentian maupun direhabilitasi.

Tapi, bila tergolong pelanggaran tindak pidana, Panwaslu bakal melibatkan kepolisian untuk melakukan penyidikan selama 14 hari. Polisi bisa menghentikan perkara, jika dinyatakan tak tergolong pidana pemilu, kurang bukti, dan/atau dihentikan demi hukum.

Bila dilanjutkan, kasus tersebut dilimpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan pun bisa menghentikan perkara ini dengan alasan sama. Namun, jika dilanjutkan, kasus akan dibawa ke pengadilan negeri (PN) untuk disidang paling lama tujuh hari.

Setelah putusan pengadilan keluar, ada waktu tiga hari untuk melanjutkan banding ke pengadilan tinggi (PT). Proses persidangan di PT selambat-lambatnya dilaksanakan selama tujuh hari. (dik)

Categories: Delik

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*