Bawaslu Bengkulu: Pelanggaran Pilkada Bisa Masuk Pidana Umum

Bawaslu Bengkulu: Pelanggaran Pilkada Bisa Masuk Pidana Umum

IndoElection.com, Bengkulu – Komisioner Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu, Ediansyah Hasan mengatakan, pelanggaran yang dilakukan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) bisa saja masuk dalam ranah pidana umum.

“Dalam Pilkada, beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh tim pemenangan atau pun calon kepala daerah, tidak hanya akan mendapatkan sanksi administrasi. Namun juga bisa masuk dalam pidana umum. Hal ini harus menjadi perhatian bagi tiap kandidat yang akan ikut serta dalam kontestasi Pilkada 9 Desember nanti,” katanya, Rabu (9/9/2015).

Lanjut Edi, pelanggaran pemilu yang dapat masuk dalam pidana umum dikenal dengan istilah lex specialis derogat legi generalis. Yakni salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Namun ada beberapa kasus yang ada dalam lex specialis tapi mengandung pidana umum.

“Contohnya, ada orang yang memalsukan dokumen ini mengandung pidana umum dan ada dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Bentuk lainnya yang bisa dikenakan pidana umum adalah perusakan alat peraga kampanye (APK) kandidat lain dan juga suap,” lanjutnya.

Ia menambahkan, Bawaslu akan melakukan pengkajian terlebih dahulu pada tiap pelanggaran yang dilakukan oleh tim pemenangan ataupun calon kepala daerah. “Kami akan melakukan pengkajian mendalam atas pelanggaran dan pengaduan terkait pelanggaran Pilkada. Apakah pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana atau tidak. Terutama kasus laporan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu beberapa waktu lalu. (dik)

Categories: Delik

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*