APBD-P Belum Juga Ditetapkan, Anggaran Panwaslu 4 Kabupaten Terancam Kehabisan Dana

APBD-P Belum Juga Ditetapkan, Anggaran Panwaslu 4 Kabupaten Terancam Kehabisan Dana

IndoElection.com, Ambon – Anggaran Panwaslu di empat kabu­paten kian menipis menyusul belum ditetapkannya APBD-P 2015. Dikha­watirkan hal ini akan meng­hambat proses pengawasan.

Padahal rencana kebutuhan ang­garan telah diusulkan ke masing-masing pemkab namun belum juga ada respons.

Ketua Pan­waslu Kabupaten Kepulauan Aru, Mokseng Sinamur menjelaskan hingga sekarang anggaran yang tersisa di Panwaslu Aru semakin menipis dan akan habis di bulan September ini.

“Hingga saat ini anggaran yang dimiliki oleh Panwaslu Aru sudah terbatas, karena pada awalnya kami hanya diberikan anggaran sebesar Rp 2 milyar saja. Jika dikalkulasikan sisa anggaran hanya cukup untuk membayar gaji komisioner Panwaslu dan PPL hingga bulan September ini. Terhitung bulan Oktober lagi sudah tidak ada biaya untuk operasional,” jelasnya.

Dikatakan, tidak adanya anggaran sangat menghambat proses peng­awasan khususnya pada tahapan kampanye dan pemutahiran DPS yang sementara berjalan.

“Panwaslu Aru telah mengajukan anggaran tambahan pengawasan se­besar Rp 7 milyar ke pemkab namun hingga kini belum juga ditetapkan dalam APBD-P 2015. Kami mendapat kabar dari teman-teman sekretariat bahwa informasi dari sekda hanya disetujui tambahan Rp 2 milyar saja yang ditetapkan namun itu kan belum disetujui jadi nanti akan kita lihat berapa anggaran Panwaslu yang nanti akan disetujui karena kami khawatir akan kurang lagi,” katanya.

Senada dengan Sinamur, Komi­sio­ner Panwaslu Bursel, Jusri Lesi­lawang juga mengeluhkan belum ada­nya anggaran tambahan peng­awasan yang dikucur­kan oleh lan­taran belum ditetapkannya APBD-P Bursel.

“Jika berdasarkan anggaran awal yang kami usulkan untuk dana peng­awasan adalah sebesar Rp 6 milyar. Pemkab dalam penandatangan APBD murni hanya mengakomodir Rp 1,5 milyar dan sekarang hampir terpakai habis,” jelas Lesilawang, Senin (21/9).

Panwaslu Bursel menurutnya telah melakukan komunikasi dengan pemkab dan mengharapkan ada tambahan kucuran dana pengawas­an sebesar Rp 4,5 milyar.

Sementara itu, Ketua Panwaslu MBD, Christian Tulapoor menga­takan untuk anggaran tambahan pengawasan di MBD sudah diusul­kan ke pemkab seba­nyak Rp 6 milyar namun belum diketahui berapa nominal yang disetujui.

“Anggaran yang Panwaslu terima terdahulu hanya mencukupi untuk biaya operasional Panwaslu hingga bulan depan dan setelah itu akan habis,” kata Tulapoor, Senin (21/9).

Ia menambahkan APBD-P MBD telah ditetapkan Minggu (20/9) malam hanya saja belum ditehuai pasti berapa besar anggaran yang disetujui pemkab.

Sementara itu, Komisioner Ba­waslu Maluku, Abdullah Ely, Jumat (18/9) mengatakan wa­laupun Panwaslu di empat kabu­paten telah mengkomuni­kasikan hal ini dengan masing-masing pemkab namun belum ada anggaran tambahan yang dikucurkan.

“Untuk mengantisipasi terlambat turunnya anggaran, Bawaslu Ma­luku akan segera melakukan pertemuan dengan pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Maluku untuk membi­carakan hal ini sebab bila anggaran tidak segera diturunkan, proses pengawasan akan terhambat,” ungkapnya.

Dijelaskan, jika tidak ada hasil dari hasil pertemuan dengan gubernur nanti, maka Bawaslu akan melapor­kan ke Mendagri untuk melihat langkah apa yang bisa diambil karena ini berkaitan dengan dana pengawasan yang cukup besar.

“Jika tidak ada dana pengawasan yang dikucurkan maka proses pengawasan dari Panwaslu di empat kabupaten tidak bisa dilakukan dan bisa berakibat pada penundaan proses tahapan pilkada,” tandas Ely.

Ia menambahkan, anggaran tamba­han pengawasan untuk Ka­bupaten Bursel yang telah diusul­kan sebesar Rp 4,5 milyar, Kabu­paten Kepulauan Aru Rp 5,5 milyar, Kabupaten SBT Rp 1,7 M, se­mentara untuk Kabupaten MBD belum diketahui rician pastinya. (dik)

Categories: Keuangan

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*